Mataram, katada.id – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hasbullah Muis, menyoroti rendahnya realisasi anggaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak di sektor fisik.
Berdasarkan informasi yang terhimpun, beberapa OPD, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Dinas Pekerjaan dan Penataan Umum, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman, tercatat mengalami deviasi anggaran yang signifikan, bahkan lebih dari 25%.
Menurut Hasbullah, rendahnya serapan anggaran ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
Hal ini, kata dia, menjadi masalah utama yang perlu segera ditangani oleh pemerintah Provinsi NTB.
“Yang paling memprihatinkan adalah OPD yang bergerak di sektor fisik, di mana mereka banyak yang berada di bawah rata-rata realisasi anggaran. Kita tahu bahwa di akhir tahun seringkali cuaca tidak mendukung dengan datangnya hujan. Ini tentu menjadi tantangan besar bagi mereka,” ujar Hasbullah dalam wawancara wartawan, Selasa (9/9).
Hasbullah mengingatkan bahwa serapan anggaran yang rendah akan berdampak pada keberhasilan proyek-proyek pembangunan yang seharusnya sudah terlaksana pada paruh kedua tahun ini.
“Anggaran itu harus tepat sasaran dan terserap dengan baik agar pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai harapan. Kalau tidak, kita khawatir akan ada proyek-proyek yang terhambat atau bahkan tidak selesai,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hasbullah menegaskan pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada OPD yang realisasi anggarannya masih jauh dari target.
Ia juga mengingatkan masalah ini tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga dengan perencanaan dan pengawasan yang lebih intensif.
“Pemerintah harus turun tangan dan memastikan agar setiap OPD, khususnya yang bekerja di sektor fisik, dapat mengoptimalkan anggaran yang sudah ada,” jelasnya.
Di sisi lain, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengkritik lambannya pembahasan APBD Murni yang seharusnya sudah selesai pada tahap ini.
“Pembahasan anggaran harusnya sudah rampung, karena kita sudah masuk pada pembahasan APBD murni. Jangan sampai ada tumpang tindih yang justru akan memperburuk situasi,” pungkas Hasbullah. (*)
