Mataram, katada.id – Perjuangan Anggota DPRD NTB periode 2019-2024, TGH Najamudin Mustafa, untuk melawan dugaan kezaliman yang dilakukan pemerintahan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, nampaknya akan terus dilakukannya. Politisi asal Lombok Timur (Lotim) ini kini merasa perjuangannya terbantu dengan dukungan penuh dari Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, Rachmat Hidayat, termasuk dalam penyediaan data-data untuk mendukung laporannya.
Najamudin mengungkapkan dua kasus yang telah dilaporkan mulai Kejaksaan Tinggi (Kejati), Polda, dan KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pergeseran dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB dan penyalahgunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh Gubernur NTB dan Kepala BPKAD, dipastikan telah menemui titik terang.
“Dengan kini semua lembaga negara telah bergerak bersama-sama untuk menindaklanjuti laporannya. Saya mengacungi jempol atas bantuan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB yang mendukung penuh gerakan saya ini,” ujar Najamudin, Rabu (22/10) kemarin.
Ia menegaskan bahwa sosok Rachmat adalah sosok ketua partai di NTB yang layak disegani. Menurutnya, keistiqomahan dan konsistenannya untuk mengawal semua kebijakan pemerintahan, baik pusat dan daerah, tanpa mundur selangkah, belum ada yang menandingi hingga kini.
Najamudin mengaku sempat ragu akan memperoleh support dalam melawan kebijakan yang salah selama ini. Namun, sikap Rachmat yang konsisten dalam menolak semua praktik kebijakan KKN dan merugikan rakyat terlihat jelas pada dua kasus yang sudah dilaporkannya tersebut.
“Kalau mau jujur, dalam perjalanannya saya, hanya Rachmat dan PDI Perjuangan yang konsisten dan satu-satunya partai yang nyata di Provinsi NTB yang selaras apa yang diucapkan dengan perbuatannya,” kata Najamudin.
Ia mengaku, awalnya hanya berjuang sendiri dan banyak pihak yang mencibir langkahnya memperjuangkan keadilan. Namun, keseriusan aparat penegak hukum menindaklanjuti laporannya kini telah membuktikan kebenaran langkahnya.
“Maka, untuk membayar janji. Tentu, saya dan keluarga harus memilih PDI Perjuangan di Pemilu 2029. Saya pastikan, saya akan keliling ke semua rakyat di NTB bahwa tudingan dan tuduhan keji pada PDI Perjuangan itu, enggak benar. Saya akan turun langsung menyolisasikan bahwa hanya PDI Perjuangan, partai yang konsisten memperjuangankan kebenaran dan peduli ke rakyat,” jelas Najamudin.
Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan NTB Rachmat Hidayat menegaskan bahwa selama menjadi kader partai, dirinya telah diajarkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk selalu konsisten demi kepentingan bangsa dan daerah, yang harus dibarengi dengan sikap konstruktif, korektif, dan objektif.
“Jika kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah itu baik, maka katakan baik. Namun jika melenceng, tentu sebagai kader partai, kita wajib kritis konstruktif, dan objektif memberikan koreksi disertai dengan data-data pendukungnya,” ujarnya pada POS BALI, kemarin.
Anggota DPR RI Dapil NTB-2 (Pulau Lombok) ini mengaku sikap konsistennya telah dimulai sejak menjabat sebagai Pimpinan DPRD Lombok Timur pada tahun 1982 hingga 1996, dan berlanjut sebagai Pimpinan DPRD NTB pada periode 1999-2009.
Menurut Rachmat, sikap korektif, konstruktif, dan objektif tersebut yang membuat PDI Perjuangan selalu berada di dua besar kursi terbanyak di NTB. “Jadi, jangan heran jika sekarang 4 anggota DPRD NTB dari PDIP mengajukan nota keberatan terhadap APBD. Itu karena sudah juga saya lakukan saat menjadi pimpinan DPRD NTB, saya ikut turun karena menganggap ada yang salah dalam pelaksanaan dan proses pembahasan APBD,” katanya lantang.
Rachmat menyebut apa yang dilakukan Najamudin Mustafa, adalah benar. Ia mendukung penuh langkah pelaporannya karena tindakan pemimpin saat ini dinilai jauh dari kepentingan rakyat.
“Saya akan membela Najamudin karena dia membela kepentingan rakyat dan bukan penguasa yang semena-mena dan angkuh pada rakyatnya,” tegas Rachmat.
Ia memastikan bahwa sikap partainya akan tetap konsisten membela kepentingan rakyat. “Pemerintahan jika sesuai jalurnya akan kita dukung tapi jika mengabaikan hak-hak rakyat, maka kami akan jadi garda terdepan melawannya melalui sikap korektif, konstruktif dan objektif disertai data-data pendukungnya,” tandas Rachmat Hidayat. (*)
