Surabaya, katada.id – Upaya memperkuat perlindungan dan pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus digencarkan. Forum Wartawan Parlemen (FWP) Nusa Tenggara Barat bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Sekretariat DPRD, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB melakukan kunjungan kerja ke Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Rabu (12/11).
Kunjungan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembelajaran bagi peningkatan kualitas layanan pekerja migran di NTB. Ketua FWP NTB Fahrul Mustafa mengatakan, banyak hal yang bisa direplikasi dari LTSA Jawa Timur, mulai dari sinergi antarinstansi, digitalisasi pelayanan, hingga kecepatan respons dalam menangani kebutuhan PMI.
“Kami melihat sistem yang sudah berjalan di LTSA Jatim ini patut ditiru untuk diterapkan di NTB agar pelayanan kepada pekerja migran semakin efisien dan transparan,” ujarnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah wartawan dari Lombok Post, Menara Lombok, dan Portal NTB menyoroti persoalan remitansi yang belum optimal mendorong kesejahteraan keluarga pekerja migran di daerah asal. Banyak pekerja migran, terutama dari Lombok, yang kesulitan mengelola hasil kerja setelah kembali ke tanah air. “Banyak warga kita yang bekerja keras di luar negeri, tapi ketika pulang uangnya cepat habis karena tidak dikelola dengan baik. Mungkin ke depan perlu ada program pendampingan ekonomi agar mereka bisa lebih mandiri,” ungkap Faris, reporter Radio Global Lombok.
Menanggapi hal itu, Plt. Kepala UPT LTSA Jawa Timur yang juga Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Provinsi Jatim, Purwanti Utami menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah mengembangkan program Desa Produktif Pekerja Migran. Program tersebut menekankan empat pilar utama, yakni edukasi, informasi kerja, pemberdayaan ekonomi, dan *community marketing*. Purwanti berharap konsep ini bisa menjadi model bagi provinsi lain, termasuk NTB.
Ia juga memaparkan, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penempatan PMI tertinggi di Indonesia, mencapai lebih dari 79 ribu orang pada tahun 2024. Layanan di LTSA Jatim mencakup berbagai kebutuhan pekerja migran, mulai dari administrasi, pelatihan, asuransi, hingga fasilitasi pemulangan jenazah PMI. Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 177 jenazah pekerja migran difasilitasi kepulangannya oleh LTSA Jatim bekerja sama dengan BP2MI dan sejumlah lembaga mitra.
“LTSA Jatim tidak hanya melayani pekerja migran asal Jawa Timur, tetapi juga dari provinsi lain termasuk NTB. Banyak PMI dari Indonesia bagian timur yang transit melalui Jawa Timur,” jelas Purwanti. Ia menambahkan, keberhasilan LTSA Jatim tidak lepas dari kolaborasi lintas lembaga, seperti BPJS Ketenagakerjaan, Imigrasi, Kepolisian, hingga Kementerian Ketenagakerjaan.
Semua instansi tersebut kini terhubung dalam sistem pelayanan digital yang terintegrasi. Bahkan penerbitan paspor hanya dapat dilakukan setelah verifikasi data dari server LTSA, sehingga tidak ada lagi paspor yang keluar tanpa data sah. “Dengan sistem ini, PMI terlindungi dan bisa berangkat secara prosedural,” pungkasnya. (*)
