Mataram, Katada.id — Anggota DPD RI asal NTB, Hj. Evi Apita Maya, SH., M.Kn, mendorong penguatan sinergi antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lembaga negara dalam upaya pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan pelaku UMKM berbasis komunitas di daerah.
Hal itu disampaikan Evi saat melakukan kunjungan kerja ke Baznas Provinsi NTB, Selasa (22/10). Dalam kunjungan itu, senator didampingi Staf Ahlinya, Alfisahrin, M.Si.
Bunda Evi menegaskan perlunya optimalisasi peran Baznas. Tidak hanya sebagai penyalur zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi umat melalui zakat produktif dan wirausaha sosial.
“Baznas punya potensi besar menjadi mitra strategis dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Zakat produktif harus benar-benar jadi motor penggerak ekonomi rakyat dan jalan keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
Sementara, Ketua Baznas NTB, Dr. Lalu M. Iqbal Murad, menyambut baik gagasan sinergi tersebut. Ia menegaskan Baznas siap memperkuat kolaborasi dengan DPD RI, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat sipil.
“Kami siap berkolaborasi agar program tepat sasaran dan memberi manfaat nyata. Zakat produktif harus jadi solusi konkret untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat NTB secara berkelanjutan,” jelasnya.
Baznas NTB selama ini telah menjalankan berbagai program pemberdayaan seperti bantuan modal usaha mikro, pelatihan wirausaha, pendampingan UMKM perempuan, hingga dukungan bagi masyarakat pesisir. Namun, tantangan masih muncul dalam hal sinkronisasi data kemiskinan dan sinergi antar lembaga agar program lebih efektif.
Menurut data BPS NTB (Maret 2025), tingkat kemiskinan di provinsi ini tercatat 11,78% atau sekitar 654 ribu jiwa, turun tipis dari 11,91% pada September 2024. Sementara kemiskinan ekstrem masih berada di kisaran 2,04%.
Menanggapi hal itu, Evi menilai kolaborasi antara Baznas, Pemda, dan lembaga keuangan lokal menjadi kunci percepatan penurunan angka kemiskinan.
“Sebagai senator, saya siap membangun sinergi dengan Baznas dan Pemda. DPD RI akan mendukung setiap langkah kolaboratif untuk membangun daerah. Setiap rupiah zakat dan bantuan sosial harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin dan menumbuhkan pelaku usaha baru,” tegas anggota Komite IV DPD RI itu.
Kunjungan kerja itu ditutup dengan dialog bersama pengurus Baznas dan pelaku UMKM binaan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas berbagai inisiatif pemberdayaan yang telah berjalan.
“Saya berharap sinergi ini menjadi model kolaborasi nasional dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat serta kemandirian ekonomi daerah,” pungkasnya. (*)
