Lombok Utara, Katada.id– DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar sidang paripurna dengan agenda jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD Tahun 2024, di Ruang Sidang DPRD KLU, Senin (13/11/2023).
Rapat dipimpin Ketua DPRD KLU Artadi, didampingi Wakil Ketua I DPRD KLU H Burhan M Nur dan di saksikan juga anggota dewan lainnya. Hadir juga Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter FR, Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, Wakapolres Lontara Kompol I Nyoman Adi Kurniawan, Pabung Dandim 1606 Mataram Letkol Ibnu Haban, Direktur PDAM Amerta Dayan Gunung Firmansyah, Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Tanjung Umarta, para kepala OPD, serta undangan lainnya.
Dalam paripurna sebelumnya, gabungan DPRD KLU memberikan sejumlah catatan terhadap RAPBD tahun anggaran 2024. Mulai dari PAD, program perekonomian, kemiskinan, sektor kesehatan hingga sektor pendidikan. Terhadap hal ini, kepala daerah KLU memberikan jawaban yang disampaikan Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter FR.
Wabup Danny menjelaskan, dalam nota keuangan RAPBD 2024 yang disusun dari komponen pendapatan, pengeluaran/belanja maupun pada komponen pembiayaan daerah, persoalan pengangguran dan kemiskinan, program pemulihan ekonomi/ peningkatan ekonomi, kerawanan sosial, kekeringan serta infrastruktur.
“Semua masukan dari legislatif tetunya menjadi perhatian bersama terhadap dokumen penganggaran yang tertuang dalam rancangan APBD tahun anggaran 2024,” tuturnya.
Berkaitan dengan saran dan peryataan pandangan umum fraksi Partai Golkar, Wabup Danny menjelaskan angka kemisikinan ekstrem KLU pada tahun 2023 sebanyak 1.045 KK (1,4 persen). Kemudian angka pengangguran di KLU berdasarkan data BPS yakni 1,40 persen.
“Selain itu upaya revitalisasi sumur-sumur bor serta untuk penanganan persampahan sebagai upaya menjaga lingkungan hidup,” sambungnya.
Dikatakan lebih lanjut, untuk cuaca ekstrem diantisipasi dengan intervensi program-program pembangunan dan rehabilitasi jaringan air minum dan suplai air bersih disediakan untuk kawasan yang rawan air bersih.
Sedangkan untuk gili tramena, pelayanan air minum di Gili Trawangan dan Gili Meno dilakukan dengan skema kerja sama dengan badan usaha (KPBU). Sementara Gili Air menggunakan jaringan perpipaan bawah laut.
“Untuk mengatasi kekeringan di lahan persawahan dilakukan dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung serta sumur-sumur bor untuk melayani pertanian,”jelasnya.
Terkait pandangan umum dari gabungan fraksi Demokrat, PAN, Gerindra dan PBK dalam mengoptimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dan mengurangi potensi lost pendapatan asli daerah, pemerintah daerah sedang membangun aplikasi online system yang siap dimaksimalakan mulai awal tahun anggaran 2024.
Sedangkan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak Pemda KLU melalui Bapenda akan terus melakukan sosialisasi terkait dengan hak dan kewajiban para wajib pajak yang diatur dengan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
Pendapatan APBD Tahun 2023 sebesar Rp 1,055 miliar adalah pendapatan pada perubahan APBD tahun anggaran 2023, di mana terdapat peningkatan pendapatan asli daerah ( PAD) dari APBD murni 2023 sejumlah Rp 175 miliar menjadi Rp 213 miliar lebih.
Sedangkan untuk pendapatan trasfer pada APBD murni sebesar Rp 779,91 miliar lebih pada APBD murni menjadi Rp 838,30 miliar lebih pada perubahan APBD Tahun anggaran 2023. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 3,85 miliar lebih tidak ada peningkatan karena adanya PMK No. 90 tahun 2023.
“Dalam RPJMD KLU Tahun 2021-2026 serta harapan tentang pembangunan infrastruktur jalan Gondang menuju Baru Murmas dan jalan di Mumbul Sari Bagek Nunggal akan menjadi pertimbangan TAPD dalam proses perencanaan penganggaran Tahun 2024,” tandasnya. (Ham)