Mataram, katada.id – Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Sadimin yang belakangan memicu kontroversi di tengah masyarakat, langsung memantik reaksi tegas dari Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal. Eks Dubes Turki ini meminta seluruh jajaran Pemprov NTB untuk ekstra hati-hati dalam memilih diksi dan narasi yang hendak disampaikan kepada publik.
Instruksi ini diberikan guna meredam potensi kegaduhan dan kesalahpahaman yang dapat muncul akibat ketersinggungan di tengah masyarakat.
“Ini agar tidak menimbulkan kegaduhan akibat ketersinggungan di tengah masyarakat,” tegas Gubernur Lalu Iqbal, Rabu (3/12), merespons isu yang beredar.
Politisi Gerindra tersebut memaklumi, bahwa apa yang disampaikan oleh Sadimin kemungkinan tidak bermaksud untuk mengabaikan salah satu daerah. Namun, kesalahan dalam pemilihan diksi dan narasi berakibat fatal, memunculkan kesalahpahaman serta ketersinggungan yang tidak perlu.
Oleh karena itu, Gubernur memerintahkan agar seluruh jajarannya berhati-hati dalam berkomentar maupun dalam membuat pernyataan resmi.
“Paradigma baru Pembangunan NTB, adalah keseimbangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penganggaran,” kata Lalu Muhammad Iqbal.
Komitmen Keseimbangan Pembangunan
Menanggapi isu ketidakadilan pembangunan yang sering mencuat, Gubernur Iqbal kembali menegaskan komitmennya untuk membangun kedua pulau di NTB, Lombok dan Sumbawa, dalam kerangka keseimbangan yang berkeadilan.
“Paradigma baru Pembangunan NTB, adalah keseimbangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penganggaran,” ujar Miq Iqbal, sapaan akrabnya.
Ia memaparkan, pada Tahun Anggaran 2025, Pemprov telah mengalokasikan sejumlah anggaran besar untuk penanganan ruas jalan provinsi di Pulau Sumbawa. Di antaranya adalah ruas jalan Poto Tano di Sumbawa Barat, ruas jalan Lenangguar-Lunyuk di Sumbawa, serta penggantian Jembatan Doro O’o di Bima.
Selain itu, melalui program Inpres Jalan Desa (IJD), beberapa ruas vital seperti Batudulang-Tepal, Tepal Baturotok, dan Lenangguar-Teladan juga mendapat alokasi anggaran yang cukup besar.
Di sektor kesehatan, Gubernur Iqbal juga memberi atensi serius dengan memprioritaskan peningkatan status RS HL Manambai Abdulkadir dari tipe C menjadi tipe B, sejalan dengan peningkatan status Rumah Sakit Provinsi di Bima.
Pemerintahan Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri bertekad kuat untuk menangani seluruh ruas jalan provinsi di kedua pulau hingga mencapai status mantap.
“Semua itu, dilakukan secara bertahap, hingga tuntas, bagi tercapainya kemantapan jalan di seluruh wilayah Bumi Gora. Ini komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi, yang sudah tertuang dalam RPJMD,” pungkasnya. (*)
