Mataram, katada.id – Pemberlakuan PPKM membuat beberapa kelompok masyarakat di Provinsi NTB terdampak secara ekonomi. Seperti halnya para pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang-pedagang kecil lainnya.
Untuk merespon imbas tersebut, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc., meluncurkan JPS Gotong Royong PPKM NTB. “Ide awal ini ketika kami mengunjungi beberapa pedagang kecil, UMKM dan masyarakat dibeberapa tempat yang mengeluh akibat imbas pemberlakuan PPKM,” kata Gubernur di dampingi Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., saat Launching JPS Gotong Royong PPKM NTB, Jum’at (6/8) di kantor Gubernur.
Dimasa PPKM, bukan hanya sektor kesehatan yang jadi perhatian. Namun sektor ekonomi juga penting. Banyak masyarakat yang mengeluh terutama pedagang kecil akibat omzetnya turun. Begitupun UMKM yang geliatnya mulai redup.
Oleh sebab itu, apa yang bisa diperbuat dan berikan kepada masyarakat baik itu pedagang maupun UMKM segera dilakukan, demi membantu dan meringankan beban dimasa pandemi dan PPKM.
“Dari pada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan sesuatu, untuk meringankan apa yang kita rasakan tadi,” ungkap mantan ketua BEM UI.
Ancaman Covid ini begitu nyata. Semua peduli dengan dampak pandemi ini. Bahkan Presiden Jokowi sangat konsen terhadap UMKM maupun pedagang kecil. Namun untuk melindungi masyarakatnya, PPKM ini harus dilakukan. Tidak bisa dihindari keadaan dan kondisi saat ini.
JPS Gotong Royong PPKM NTB jelas Doktor Zul, di dalamnya ada beras, ikan teri, kopi dan lain-lain yang berasal dari produk lokal. “Ada oportunity disaat yang bersamaan, untuk menggerakan sektor-sektor UKMK lokal kita,” ucapnya.
Jadi keberpihakan terhadap produk lokal harus didesain dan dipaksaan. Karena tidak mungkin bisa bersaing dengan produk luar. Sehingga ada cost of learning atau biaya pembelajaran untuk dimasukan di produk UMKM ini.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda NTB Drs. HL. Gita Ariadi, M.Si., Asisten 1, Asisten 2 Setda, Kadis Kominfotik, Kadis Perindustrian, Kadis Sosial, Kadis Ketahanan Pangan,Kadis Dikbud, Kadis DPMD dan Dukcapil, Kadis Perdagangan, Kasat Pol PP, Kalak BPBD, Karo Ekonomi Setda Provinsi NTB dan sejumlah perwakilan pedagang dan penerima manfaat di Kota Mataram. (red)
