Mataram, katada.id – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, berkomitmen penuh untuk menguatkan kebijakan pendidikan nasional di tingkat daerah. Salah satu langkah mendesak yang digegas adalah perbaikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dinilai masih bermasalah secara nasional.
Gubernur Iqbal menargetkan pemutakhiran data sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan dalam Dapodik ini akan rampung dalam waktu dua bulan ke depan.
“Perbaikan Dapodik ini yang akan kami targetkan selesai dalam dua bulan ke depan,” tegas mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini, Rabu (22/10).
Langkah cepat ini diambil menyusul pertemuan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti. Mendikdasmen dalam pemaparannya menyoroti bahwa banyak data Dapodik tidak akurat, seringkali akibat dorongan mengejar nilai akreditasi atau kesalahan pengelolaan dana BOS.
Menurut Iqbal, perbaikan data faktual ini sangat krusial. “Kondisi faktual pendidikan ini penting untuk disampaikan, agar program pusat yang turun sesuai dengan kondisi satuan pendidikan yang ada. Dan ini jadi dasar kebijakan dari Pemerintah Provinsi NTB,” ujarnya.
Perkuat Pemerataan Kualitas
Selain perbaikan data, Iqbal juga menggarisbawahi komitmennya untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota NTB. Ia mengatakan bahwa kebijakan pendidikan pusat harus dikuatkan oleh daerah.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti sendiri telah memaparkan arah kebijakan pendidikan nasional yang fokus pada revitalisasi sekolah negeri dan swasta, perbaikan tata kelola tenaga pendidik, penguatan kompetensi lulusan SMK, serta penurunan angka putus sekolah.
“Arah pendidikan nasional ini jelas pemerataan kualitas pendidikan. Tak ada perbedaan yang jauh antara daerah pinggir dan tengah kota,” beber Mu’ti.
Mu’ti juga mendorong agar kerusakan sarana dan prasarana didata secara akurat, sebab kebijakan pemerintah bersumber dari Dapodik. “Angka-angkanya menunjukkan banyak hal yang perlu kita benahi,” tutupnya. (*)
