Mataram, Katada.id- Seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Propinsi NTB diminta memperhatikan komunikasi kerja ke masyarakat. Kata Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah, perangkat daerah harus bisa menghidupkan harapan tentang NTB di masa depan.
“Sekarang ini era multimedia. Perangkat Daerah harus punya masterplan visual seperti apa NTB paling tidak 2023 nanti”, ujar Gubernur di Kantor Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) NTB, Senin, (29/06).
Gubernur berkunjung ke Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ia berpesan agar seluruh perangkat bisa mendapatkan dukungan masyarakat dalam bekerja. Terlebih di era krisis dan pandemi, komunikasi dilakukan dengan visualisasi maupun narasi yang sesuai dengan zaman, untuk menggambarkan dokumen rencana kerja dan program.
“Masyarakat harus digugah emosi nya dengan komunikasi yang sesuai selera millenial. Harus terus ada yang menyalakan semangat dengan terobosan dan inovasi yang menumbuhkan harapan kemajuan”, tambah Gubernur.
Gubernur mencontohkan, proyek smelter atau jembatan Lombok Sumbawa. Itu dibuatkan visual bentuk dan dampak yang terjadi jika infrastruktur itu terwujud bagi masyarakat. Begitu pula dengan narasi informasi yang disampaikan, harus membangkitkan semangat dan pemahaman terkait apa yang sedang dikerjakan pemerintah.
Untuk itu, OPD diminta agar tidak terpaku pada indicator capaian. Tetapi melakukan terobosan yang bisa langsung terlihat dan dirasakan manfaatnya. Ia meminta OPD bekerja tak seperti business as usual atau rutinitas semata.
Gubernur menambahkan, Bappeda adalah institusi penting dalam merencanakan pembangunan. Penelitian dan pengembangan harus berpola ATM (Amati Tiru Modifikasi). Kebutuhan di masa krisis adalah menciptakan perencanaan yang siap pakai namun berkelanjutan.
Sementara di BPKAD, Gubernur juga menginginkan hal yang sama. Menyinggung pengelolaan aset dan keuangan daerah, kata Gubernur, harus bisa dijelaskan dengan visual yang baik. Misalnya revitalisasi aset yang ada dengan pemeliharaan dan peremajaan agar tak terkesan kumuh dan tak terurus.
Begitu juga mengenai tata cara pembinaan keuangan. Penekanan pada sinkronisasi kegiatan pemprov dan kabupaten/ kota, Gubernur mendukung langkah BPKAD mengusulkan Pergub atau Perda agar menjadi panduan teknis di lapangan. (rif)
