Jakarta, katada.id– Menyikapi meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Mori Hanafi, mendorong pemerintah melakukan reformasi kelembagaan.
Ia mengusulkan membentuk Kementerian Siaga Bencana dan disampaikan melalui diskusi daring Forum Denpasar 12. Forum tersebut mengusung tema “Potensi Ancaman Fenomena Hidrometeorologi Menjelang Libur Nataru” yang dilaksanakan Rabu (10/12).
Mori menegaskan, ancaman cuaca ekstrem harus diperlakukan sebagai isu keselamatan nasional karena dampaknya semakin besar dari tahun ke tahun.
“Cuaca buruk hidrometeorologi ini enggak ujug-ujug terjadi. Dampaknya besar, dan kita butuh komando bencana yang lebih jelas,” tegasnya.
Ia menilai peringatan dini dari BMKG sejauh ini sudah sangat akurat.
“Hampir seluruh apa yang disampaikan BMKG tingkat akurasinya di atas 95 persen. Tidak ada yang perlu diragukan,” jelasnya.
Namun kata dia, respons di lapangan sering terkendala kerusakan lingkungan, terutama maraknya perusakan hutan.
“Perusakan hutan itu kejahatan terorganisir yang perlu dihukum berat. Dampaknya menimpa jutaan orang, sementara yang untung hanya segelintir,” kritik Mori.
Ia mencontohkan banjir bandang Bima tahun 2016 yang menghancurkan infrastruktur vital dan menimbulkan kerugian triliunan rupiah. Selain faktor lingkungan, ia menilai koordinasi antar-lembaga penanggulangan bencana masih tumpang tindih.
“Di lapangan masyarakat nggak bisa bedain mana Basarnas, mana BNPB. Dua-duanya turun, dua-duanya bekerja sendiri-sendiri,” ungkapnya.
Karena itu, ia mengusulkan integrasi Basarnas dan BNPB dalam satu struktur komando langsung di bawah presiden melalui pembentukan Kementerian Siaga Bencana.
“Kalau ini jadi satu, koordinasinya lebih baik, anggarannya lebih padu, dan penanganan bencana bisa lebih efektif,” ujarnya.
Mori juga menyoroti lonjakan mobilitas masyarakat saat Nataru. Jumlah pemudik tahun ini diperkirakan mencapai 119 juta orang, meningkat dari 94,6 juta pada tahun sebelumnya. Ia menyebut secara teknis kementerian terkait seperti Perhubungan, PUPR, Basarnas, dan BMKG sudah cukup siap, namun koordinasi lintas lembaga harus diperketat mengingat ancaman cuaca ekstrem masih tinggi.
Legislator asal NTB itu kembali menegaskan pentingnya masyarakat dan instansi mematuhi seluruh rekomendasi BMKG.
“Sinyal dari BMKG sering dilupakan masyarakat. Padahal itu sangat penting dan bisa menyelamatkan nyawa,” katanya.
“Ini masalah serius. Kita perlu rumusan jelas agar keselamatan masyarakat bisa lebih dijamin,” tutupnya. (*)
