Mataram, Katada.id- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram mendesak Pemerintah meninjau kembali rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, Dwi Alam Anatomi Putra, Jum’at, (26/08).
Menurut Alan sapaan akrabnya, Presiden Jokowi dan sejumlah Menteri terkait harus menghitung ekstra hati-hati dampak menaikan harga BBM.
“Pemerintah harus cermat. Harga BBM dinaikkan, akan menyulut inflasi dan menambah beban penderitaan rakyat. Apalagi rakyat sedang beradaptasi untuk memulihkan ekonomi pasca Pandemi Covid,” ujarnya.
Alan menerangkan bahwa alokasi APBN untuk subsidi BBM bukanlah faktor tunggal yang potensial membuat jebolnya APBN. Dia menilai deretan proyek ambisius yang banyak menyedot utang negara dan pengelolaan keuangan negara yang tidak disiplin serta bermasalah merupakan faktor-faktor yang potensial menyulut jebolnya APBN.
“Hari-hari ini, utang Indonesia ditaksir mencapai Rp. 7000 ribu triliun. Ini kondisi yang sangat mengkhwatirkan,” terangnya.
Ketua Umum HMI Mataram itu kemudian menawarkan konsep yang mestinya dilakukan untuk meringankan beban anggaran subsidi. Menurutnya, mesti ada kebijakan atau aturan yang mengatur secara ketat dan tegas siapa yang berhak atas BBM Subsidi. Aturan tersebut kata Alan harus memuat skema penindakan dan pengawasan, agar tidak terjadinya tumpang tindih.
“Pemerintah penting punya keberanian yang jelas dalam menentukan pengguna dan juga pengawasan penyaluran solar dan Pertalite bersubsidi, karena hal itu selama ini nyaris tak berjalan dengan benar sehingga kuota selalu jebol,” tegasnya.
Dia juga menyinggung peran dan fungsi DPR RI. HMI Mataram juga mendesak DPR RI untuk menolak jika pemerintah mengajukan usulan kenaikan harga BBM atau usulan mencabut subsidi BBM.
“Sebagai wakil rakyat, DPR RI harus menolak usulan pemerintah menaikkan harga BBM. Tunjukan bahwa DPR RI adalah penyambung lidah rakyat. Pemerintah pasti punya cara lain untuk mengatasi anggaran negara yang sedang anjlok. Jangan bebani rakyat yang sudah berat menjalani hidup,” pungkasnya. (sm).