Lombok Utara- Dari 600 hotel dan restoran di KLU, baru 42 yang memiliki sertifikat CHS (Cleanliness, Health and Safety). Sertifikat CHS ini merupakan bukti bahwa hotel tersebut menerapkan standar covid-19.
“Baru 200 lebih hotel dan restoran sudah mengajukan, tapi baru 42 yang sudah kita berikan setifikat CHS,” Ungkap Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Muhamad Faozal, Kamis (3/9).
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi pada hotel dan restoran yang mengajukan. Data masing-masing usaha pelaku wisata pun diinput bersama BPPD via online.
“Ada banyak yang masih harus kita verifikasi,” sambung dia.
Kata dia, mendapatkan sertifikat CHS tidak cepat. Masih banyak proses yang harus dilakukan dan memakan waktu berhari-hari. Selain itu ada 18 indikator yang menjadi penilaian.
“Pertama mengenai persiapan propertinya, SDM, serta perlatan lainya untuk pendukung standard covid-19, seperti desinfektan, handsanitizer dan lainya,” jelas dia.
Ia mengakui masih ada sejumlah kendala yang dihadapi. Salah satunya yakni ketidaksiapan semua pengusaha untuk buka. Hal ini dikarenakan minimnya pengunjung. Pengunjung yang tidak ada otomatis berdampak terhadap keuangan mereka.
“Jadi mau buka gimana? pengunjung tidak ada, uang tidak ada, untuk hidup aja susah,” beber dia.
“Makanya kita lihat perkembanganya, siapa yang sudah ready itu kita buatkan sertifikatnya,” tandas dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KLU, Vidi Eka Kusuma membenarkan minimnya jumlah hotel yang memiliki sertikfat CHS. Padahal jumlah hotel dan restoran di KLU mencapai 600 unit.
Kata dia, pihaknya ikut mengintervensi segi verifikasi untuk mendorong dan mempercepat hotel dan restaurant memiliki sertifikat CHS. Pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melihat persoalan yang ada.
“Persoalannya ada diverifikasi dan lain sebagainya, itu yang akan kita bantu nanti,” aku dia.
Meski nantinya ada pengusaha hotel yang belum siap, pihaknya akan melakukan pemanggilan untuk mencari solusi bersama. Menurut dia, sedikitnya yang mengurus sertifikat CHS ini lantaran masyarakat sedang bingung.
“Apakah harus mengurus sertifikat CHSnya terlebih dahulu atau mengundang tamu. Makanya nanti kita berikan pemahaman,” pungkas dia. (ham).
