LOMBOK UTARA-Humas Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar diskusi Panel Forum Badan Koordinasi Humas (Bakohumas). Kegiatan ini bertujuan untuk menerapkan siaran komunikasi pembangunan yang berintegritas dengan bersinergi antar lembaga, komponen masyarakat serta stekholder lainya dalam membangun prinsip humanitarian.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos. MM., Wakil Sekretaris PWI NTB H. Rudi Hidayat, SH dan Kadis Kominfo KLU H. Muhammad, S.Pd., serta dimoderatori oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda KLU Mujaddid Muhas, M.A. Sedangkan peserta dihadiri unsur kehumasan berbagai intansi/lembaga dan BUMD se-Lombok Utara. Diantaranya Humas RSUD, Sekretariat DPRD, PDAM, Kemenag, BPS dan unsur kehumasan lainnya.
“Informasi yang jika disampaikan tidak baik, kendati itu baik, maka hasilnya bisa tidak baik,” ungkap Bupati dalam sambutannya, Rabu (14/8).
Bupati menceritakan, dirinya pernah membaca sebuah artikel dengan judul Pergi ke Surga Melewati Neraka, yang menceritakan tentang seorang wisatawan yang pergi ke Gili Trawangan yang berada di tengah laut. Dalam perjalanan wisatawan itu dimintai tambahan ongkos oleh petugas boat. Wisatawan pun menjawab tidak bisa. Lantaran untuk ongkosnya sudah disepakati lebih awal. Lalu akhirnya petugas boat mengatakan, kalau begitu silakan turun. “Ini hebat dan kuat kesan informasinya,” tutur bupati.
Maksud bupati, peristiwa seperti ini tentu menjadi tugas Humas untuk mengemasnya dengan baik, dan dijadikan sebagi informasi yang penting. Lebih-lebih saat ini, Lombok Utara dalam proses percepatan rehab rekon, dan selalu saja terjebak pada berita bad news is good news. “Contoh satu rumah saja kemarin dicor tidak baik, kemudian itu di generalisir seolah semuanya begitu. Itulah kondisi Lombok Utara saat ini,” katanya.
Bupati selalu berpesan, tidak perlu membanggakan pemerintahan ini, tetapi yang terpenting bagaimana memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Sangat penting sinergi kehumasan se-KLU untuk mengusung spirit informasi publik yang bisa mendukung percepatan rehab rekon dalam pembangunan daerah.
Sementara, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM., mengibaratkan Humas sebuah lingkaran. Humas termasuk organisasi yang di dalamnya adalah lingkaran media. Dalam lingkaran organisasi itu ada leadership atau kepemimpinan. Jadi, lanjutnya, titik inti dari sistem manajemen itu ada pada pemimpinnya.
Kata dia, bisa bayangkan jika protokol tidak bisa mengatur dengan baik, maka pasti pimpinan tidak bisa mengambil tindakan dan kebijakan. “Kenapa kemudian kita dipilih, karena kita harus memiliki hubungan yang baik dengan semua mitra serta menjaga perasaan orang dengan sikap yabg profesional. Jadi itu yang harus dilakukan, kita harus menjaga semua itu,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Najamuddin memaparkan juga konsep mengenai Public Relation Command Center (PRCC). Dalam gagasannya, PRCC ini merupakan inovasi sistem manajemen informasi yang berkaitan dengan tupoksi kehumasan dan keprotokolan yang diluncurkan Februari 2018 lalu.
“Saya menawarkan konsep baru itu semacam laboratorium kehumasan tempat belajar bagi semua yang membutuhkan. Karena kita tidak ingin perubahan itu hanya pada diri kita, tetapi harus pada informasi yang dikemas sesuai realita dan dipublikasikan yang terintegrasi dengan baik,” tuturnya.
Sementara itu, narsum dari PWI NTB H. Rudy Hidayat, SH menyoroti relasi kehumasan dan media dengan perkembangan era konvergensi media. Dalam hal ini, kata dia, kehumasan perlu responsif yang cepat dan tepat dalam penyampaian informasi ke publik. Terlebih lagi, kini media telah berkembang dengan digitalisasi. Sebab itu, antara humas dan media, perlu bersinergi bersama dalam memberikan informasi yang akurat serta mampu menjaga social networking.
Sedangkan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika KLU H. Muhammad, S. Pd., juga menyampaikan, keberadaan kehumasan memanglah penting. Sebab kehumasan adalah pendamping pimpinan daerah untuk menginformasikan setiap kegiatannya, sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat.
“Tapi intinya, Fungsi kita di Kominfo dan Humas adalah menyampaikan informasi yang baik, tetapi rupanya OPD ini jual mahal sehingga kita yang menginformasi selalu salah, tidak memberikan informasi juga salah. Padahal informasi yang kita akan sampaikan penting,” pungkasnya. (ham)
