Mataram, katada.id – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) diwarnai dengan refleksi tajam terhadap kondisi kebebasan pers di Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui Diskusi Kebangsaan yang digelar di Kota Mataram, Rabu (20/8), IJTI NTB mengangkat tema “Menakar Kebebasan Pers di Era Kemerdekaan”, sebagai ajakan evaluasi bersama atas merosotnya ruang gerak jurnalis di lapangan.
Ketua IJTI NTB, Riadis Sulhi, membeberkan data yang mencemaskan. Indeks Kemerdekaan Pers di NTB dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan signifikan. Dari 79,62 poin pada 2022, turun menjadi 72,89 di 2023, dan kembali anjlok ke angka 68,83 di tahun ini.
“Ini bukan sekadar angka. Ini cerminan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, baik oleh jurnalis, aparat, maupun pemerintah,” ujar Riadis dalam sambutannya.
Diskusi yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai organisasi pers, akademisi, hingga mahasiswa ini menjadi ruang terbuka untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi wartawan di NTB. Mulai dari dugaan intimidasi, pembatasan akses informasi, hingga isu profesionalitas dan kode etik jurnalistik.
Pihak Kepolisian Daerah NTB yang turut hadir menegaskan komitmen institusinya untuk menjamin kebebasan pers dan menghormati kerja-kerja jurnalistik di lapangan.
Sedangkan perwakilan dari Pemprov NTB menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi, terutama menjelang Pilkada serentak yang rawan konflik.
Sejumlah peserta turut mengkritisi praktik yang masih membatasi gerak jurnalis. Menurut mereka, kebebasan pers seharusnya bukan hanya sekadar jargon yang digaungkan saat momentum tertentu, tapi harus dirasakan nyata dalam praktik sehari-hari.
“Diskusi ini penting sebagai pengingat bahwa pers masih menjadi tiang demokrasi. Tapi bagaimana tiang itu bisa kokoh kalau fondasinya terus digoyang tekanan?” cetus salah satu peserta dari kalangan jurnalis muda.
Tak hanya menjadi ajang kritik, acara ini juga memunculkan semangat kolaborasi.
IJTI NTB mendorong sinergi antara media, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk membangun ruang pers yang lebih sehat, bebas, dan bertanggung jawab.
Diskusi Kebangsaan ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting daerah, di antaranya Kepala Dinas Kominfotik NTB, perwakilan Dinas Pariwisata, serta para ketua organisasi media seperti PWI, SMSI, Forum Wartawan Parlemen, dan Forum Wartawan Hukum NTB. (*)
