Lombok Utara, Katada.id – Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar Pengawasan Daerah (Wasda) yang strategis dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Kegiatan yang dilangsungkan di Aula Bupati pada Selasa (9/12/2025).
Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk meninjau ulang dan memperkuat integritas, tata kelola, dan akuntabilitas publik di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah yang bersih, dengan mengusung tema, “Optimalisasi Perbaikan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Menuju Kabupaten Lombok Utara Bebas KKN”.
Inspektur KLU, Heryanto, menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan kini menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi pekerjaan administratif biasa.
“Akuntabilitas merupakan benteng utama dalam upaya pencegahan korupsi,” tegas Heryanto.
Ia menambahkan, tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan seluruh Perangkat Daerah (PD) memahami pentingnya tata kelola yang efektif dan efisien, serta mampu menutup celah praktik koruptif.
“APBD harus kembali pada esensinya, yaitu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Heryanto.
Ia melanjutkan, kegiatan ini secara legal didasarkan pada DPA Inspektorat 2025, Perbup Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD, dan Rencana Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKT) 2025 serta proyeksi 2026.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, dalam arahannya menyampaikan apresiasi sekaligus pesan keras. Ia menyoroti capaian progres Reformasi Birokrasi dan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PRL HP) KLU yang mencapai 9,39 persen. Angka ini jauh melampaui rata-rata daerah lain di NTB yang hanya 1,2 sampai 1,7 persen.
“Ini prestasi, tetapi bukan alasan untuk kita berpuas diri,” kata Kusmalahadi.
Bang Kus mengingatkan, bahwa KLU saat ini masih berada di peringkat tujuh dari sebelas kabupaten/kota se-NTB. Hal ini, menurutnya, menandakan masih banyaknya ruang yang harus dibenahi.
Wabup Kus secara khusus menekankan perlunya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membangun tata kelola yang lebih baik dan memperkuat integritas internal dengan menghilangkan ego sektoral.
“Jangan pernah ada egoisme diri dan merasa menjadi OPD yang superior,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tekanan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah kini datang dari publik yang semakin kritis dan menuntut transparansi total dalam setiap proses pengelolaan pemerintahan.
“Masyarakat hari ini ingin melihat pemerintah yang bersih, akuntabel, bebas KKN. Maka kita tidak boleh berhenti membenahi sistem dan memperkuat integritas,” pungkasnya. (Ham)
