Bima, katada.id- Pemkab Bima melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kamis (11/9). Kegiatan yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat itu berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.
Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy dalam arahannya dihadapan para kepala OPD, instansi vertikal, Kepala Puskesmas dan Koordinator Wilayah Pendidikan Se-Kabupaten Bima menegaskan Komitmen Pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi percepatan pembangunan.
“IPM merupakan tolok ukur penting yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan IPM adalah prioritas utama pemerintah daerah. Karena itu, peningkatannya harus menjadi fokus bersama”, ujarnya.
Wabup Irfan mengakui bahwa saat ini Kabupaten Bima masih berada pada posisi ke-9 dari 10 kabupaten/kota di NTB dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia.
“Tentu ini menjadi cambuk sekaligus tantangan bagi kita semua. Saya berharap ke depan Kabupaten Bima tidak boleh hanya puas di posisi bawah. Kita harus mampu bangkit, bekerja lebih keras, dan berkomitmen penuh agar IPM Kabupaten Bima dapat menembus minimal tiga besar di tingkat provinsi NTB” tegasnya.
Menurutnya target ini bukan sekadar angka, tetapi wujud nyata dari cita-cita kita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bima secara menyeluruh.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Taufik, dalam laporannya menyampaikan bahwa IPM Bima terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang harus diatasi, terutama terkait pemerataan kualitas pendidikan di wilayah pedesaan, peningkatan akses layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja produktif bagi masyarakat.
“Capaian IPM kita terus naik, tetapi pemerataan masih perlu kerja keras. Rapat ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor agar target pembangunan manusia sesuai visi 2025 dapat tercapai,” jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala BPS Kabupaten Bima, Muhammad Jupri Sandi, memaparkan data dan analisis terbaru terkait IPM. Menurutnya, capaian IPM Kabupaten Bima mengalami perbaikan dan peningkatan yang signifikan, awalnya berada pada angka 66,30 di Tahun 2022 dan terus naik sampai ke angka 70,99 pada Tahun 2025 ini, namun disparitas antarwilayah masih menjadi tantangan serius.
“IPM bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan nyata kondisi masyarakat. Pemerintah daerah perlu menjadikan data ini sebagai rujukan untuk merancang program yang tepat sasaran, terutama dalam mengatasi disparitas antarwilayah,” paparnya.
Dia menambahkan semoga hasil rakor tersebut menjadi rekomendasi strategis untuk mempercepat peningkatan IPM, sehingga masyarakat Bima dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil, inklusif, dan merata. Paparnya. (*)
