Mataram, Katada.id – Ketua LMND Kota Mataram, Ahmad Julfikar, menyoroti dugaan praktik penipuan yang terjadi di Kabupaten Bima dengan modus menjanjikan pengurusan dapur program MBG hingga dapat beroperasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum berinisial M.A diduga menawarkan jasa kepada sejumlah pihak dengan janji membantu proses pengurusan dapur MBG sampai berjalan. Dalam proses tersebut, para korban diminta menyerahkan sejumlah uang yang disebut sebagai biaya pengurusan.
Namun hingga saat ini, dapur yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Dari tiga dapur MBG yang dijanjikan akan diurus hingga beroperasi, total kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai hampir Rp700 juta.
Ahmad Julfikar menilai, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan masyarakat yang tidak bisa dibiarkan.
“Jika dugaan ini benar, maka ini adalah praktik yang sangat merugikan masyarakat. Program yang seharusnya menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan justru berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti informasi yang beredar di masyarakat bahwa pihak yang diduga melakukan penipuan justru telah menjalankan dapur MBG miliknya sendiri. Dapur tersebut disebut-sebut telah beroperasi sekitar satu minggu terakhir.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan program MBG di daerah.
“Jika benar ada pihak yang menjanjikan pengurusan dapur kepada masyarakat tetapi pada saat yang sama justru menjalankan dapurnya sendiri, maka hal ini patut dipertanyakan dan perlu ditelusuri secara serius,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, terutama terkait mekanisme pengurusan dapur serta potensi praktik percaloan yang merugikan masyarakat.
“Saya berharap instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG ini, karena informasi mengenai dugaan penipuan dengan iming-iming pengurusan dapur masih terus muncul di Kabupaten Bima,” katanya.
Ia juga menekankan agar pelaksanaan dapur MBG di wilayah Tambora menjadi perhatian serius pemerintah agar program tersebut benar-benar berjalan untuk kepentingan masyarakat, bukan justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Di akhir pernyataannya, Ahmad Julfikar mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan bantuan pengurusan program pemerintah dengan meminta sejumlah uang tanpa mekanisme yang jelas dan transparan. (*)
