Mataram, katada.id – Pemerintah Pusat akan melaksanakan program 3 juta rumah yang dibagi menjadi 1 juta di pedesaan, 1 juta di perkotaan, dan 1 juta di pesisir.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah di Mataram, Jumat (17/1). Ia mengatakan Pemprov NTB harus serius mengenai data dan basis analisis perumahan di kota/kabupaten di NTB.
“Saya minta NTB serius soal ini,” kata Fahri saat rapat koordinasi di Gedung Graha Bhakti Pemprov NTB.
Fahri mengatakan, pemerintah daerah tidak perlu khawatir mengenai anggaran. Menurutnya, anggaran untuk program perumahan rakyat itu banyak.
“Tidak usah khawatir soal duit. Yang penting adalah rencananya benar. Kalau rencananya benar, studinya layak, uangnya ada,” ujarnya.
Selain itu, Fahri menjelaskan dirinya ingin NTB menjadi daerah percontohan proyek perumahan tersebut hingga tingkat nasional. Karena itu, data dan rencana harus jelas agar tidak ada bangunan mangkrak. “Kalau datanya tidak benar, habis uang kita. Bangunan mangkrak akan ada di mana-mana,” katanya.
Lebih lanjut, Fahri meminta pemerintah di NTB agar bisa mendesain program yang benar dan mengeksekusinya secara tepat agar daerah dapat mengejar ketertinggalannya.
“Provinsi NTB ini terkaya nomor dua setelah Papua sebelum pemekaran provinsi. Sekarang NTB tetap di urutan 30 ke atas,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan jika program perumahan ini menyasar sawah petani. Menurutnya, jika itu terjadi, maka daerah NTB sebagai lumbung swasembada pangan tidak lagi terwujud. “Dahulu kita juara swasembada padi dengan Bumi Gogo Rancahnya. Sekarang tidak mungkin ada cerita itu. Sawah kita banyak dijadikan permukiman,” kata dia. (din)
