Mataram, katada.id – Presiden RI Ir. H. Joko Widodo meminta Bank Indonesia untuk lebih berperan dalam reformasi fundamental yang sedang digulirkan. Berkontribusi lebih besar untuk ikut menggerakan sektor riil, mendorong percepatan penciptaan lapangan kerja baru dan membantu para pelaku usaha terutama sector UMKM kembali produktif.
Pesan ini disampaikan Jokowi sapaan akrab Presiden ke-7 Indonesia ini, saat memberikan sambutan secara virtual pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2020, di Istana Negara. Acara pertemuan ini juga disaksikan langsung oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Anggota Komisi XI DPR RI, Dra. Hj. Wartiah, M.Pd didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Heru Saptaji, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB tahun 2020. Rabu, (3/12) di Ruang serba guna kantor Perwakilan BI.
“Dalam situasi krisis seperti ini kita harus mampu bergerak cepat dan tepat, buang jauh-jauh ego sectoral, ego santrisme lembaga dan jangan membangun tembok tinggi-tinggi berlindung dibalik otoritas masing-masing,” kata Jokowi.
Sehingga, semua komponen bangs aini harus dapat memahami tupoksi masing-masing, berbagi beban dan tanggung jawab untuk urusan bangsa dan negara ini, agar negara ini dapat bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat regional maupun global.
Presiden RI juga mengajak semua pihak, untuk bergerak cepat, karena masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Masih banyaknya pengangguran akibat PHK dimas pandemic, besarnya angkatan kerja yang memerlukan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, Pemerintah bertekad melakukan reformasi struktural membenahi regulasi yang kompleks dan birokrasi yang rumit.
Semangat lahirnya undang-undang cipta kerja, merupakan ikhtiar untuk menciptakan iklim lebih kondusif berdaya saing agar usaha mikro kecil menengah lebih berkembang dan industri pada tenaga kerja tumbuh dengan pesat. Perijinan dipermudah, izin usaha UMKM cukup dengan pendaftaran dan tanpa berbelit dan banyak kemudahan kemudian lainnya.
Menurutnya, selama masa Pandemi Covid-19, Pemerintah telah menangani masalah kesehatan dan masalah ekonomi secara bersamaan, untuk menjaga keseimbangan ekonomi, untuk membantu masyarakat agar tetap produktif dan bertahan di tengah krisi.
Kerja keras tersebut mulai mendapatkan hasil positif. Laporan per hari ini, kasus aktif covid di indonesia lebih rendah dari rata-rata dunia. Indonesia memiliki status aktif sebesar 12,72% sedangkan rata-rata dunia 28,04 persen. Tingkat kesembuhan juga semakin membaik mencapai angka 84,02% lebih baik dari angka kesembuhan rata-rata dunia sebesar 69,5 6%.
Sinyal positif perekonomian juga sudah semakin jelas, kerja keras semua pihak mulai menampakkan hasil pada triwulan kedua 2020, ekonomi Indonesia berkontraksi minus 5,32% dan pada triwulan ketiga 2020 berkontraksi minus 3,49%.
Momentum pemulihan ekonomi nasional perlu terus didorong dengan memperkuat sinergi membangun optimisme oleh semua pihak baik Pemerintah (Pusat dan Daerah), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perbankan dan berbagai pihak lainnya. Vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19 merupakan kondisi prasyarat bagi pemulihan ekonomi nasional. Gubernur Bank Indonesia secara khusus menekankan terdapat 5 (lima) kebijakan untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional, yaitu pembukaan sektor produktif dan aman, percepatan realisasi stimulus fiskal, peningkatan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha, keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.
“Momentum pertumbuhan yang positif ini tentu harus terus dijaga. Tetap hati-hati tidak boleh lengah dan kita tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan waspada agar jangan sampai terjadi gelombang yang kedua yang akan sangat merugikan upaya dan pengorbanan yang telah kita lakukan,”tutupnya.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa Bank Indonesia (BI) optimis pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud dengan penguatan sinergi melalui 1 prasyarat dan 5 strategi. Satu prasyarat tersebut adalah vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19, dan 5 strategi respons kebijakan sebagai berikut : pertama pembukaan sektor produktif dan aman, kedua percepatan stimulus fiskal (realisasi anggaran), ketiga peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, keempat stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial, dan kelima digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.
“Bank Indonesia mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus kebijakan moneter yang akan dilanjutkan di tahun 2021 yang antara lain ditempuh melalui stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar tetap dijaga, suku bunga yang akan tetap rendah, sampai dengan muncul tanda-tanda tekanan inflasi meningkat,” jelasnya.
Dipenghujung acara pertemuan tersebut, untuk membangun optimiste dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan bantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kepada penerima bantuan. Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Anggota Komisi XI DPR RI, Dra. Hj. Wartiah, M.Pd didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Heru Saptaji, menyerahkan secara langsung kepada kepada Pondok Pesantren AI Hamidiyah Kediri Lombok Barat, Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel Lombok Barat, Pondok Pesantren Nurul Hidayah Lombok Tengah, Pondok Pesantren Al Maarif Nurul Mujaddid Lombok Tengah dan MTs Madrasatul Qur’aniyah Sandik Lombok Barat.
Selain itu, untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat berkontribusi positif untuk daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB juga memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa pada 3 Universitas di NTB. Bantuan tersebut ditandai penandatanganan perjanjian kerjasama pemberian beasiswa kepada 3 (tiga) universitas di Provinsi NTB, yaitu Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, dan Universitas Samawa.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi NTB, perwakilan Kapolda NTB, perwakilan Danrem 162/WB, perwakilan Kejati, Rektor Unram, Rektor UIN Mataram, Rektor Universitas Samawa, Kepala Bapeda, Kepala DPMPTS Provinsi NTB, Perajabat dan jajaran BI, tokoh agama, Perwakilan NTB serta pelaku UMKM NTB. (red)