Bima, katada.id- Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima Zunaidin, membantah dengan tegas bahwa dirinya diperiksa Polisi. Dia mengaku bahwa itu sama sekali informasi itu tidak benar.
“Siapa suruh tulis begini. Ini tidak benar. Suruh hadapi saya,” ujarnya, dengan nada tegas, kamis sore, (12/06) via telpon WhatsApp.
Dikesempatan berbeda, Kadis Dikbudpora mengatakan bahwa dirinya bukan diperiksa. Melainkan diklarifikasi oleh Polisi.
“Hanya di klarifikasi,” ujarnya ketika menelpon pelapor kasus, yang rekamannya diterima media ini.
Sebelumnya pelapor dugaan kasus kecurangan PPPK Delian Lubis mengatakan bahwa Kadis Dikbudpora diperiksa polisi.
“Sekarang Kadis Dikbudpora Bima diperiksa penyelidik/penyidik Ditreskrimsus Polda NTB di Polres Bima,” ujarnya.
Dia lebih lanjut mengatakan pemeriksaan itu merupakan informasi yang bersumber dari Polisi yang menangani perkara itu.
“Kemarin sempat ketemu juga, Polisi beritahu bahwa laporan saya naik penyelidikan. Sekarang mereka menuju kantor Pemda, mungkin menggeledah. Belum dapat info pasti,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Aliansi Korban PPPK Bima melaporkan dugaan kecurangan seleksi PPPK Bima 2024, Januari 2025. Dalam laporan yang disampaikan, terdapat beberapa empat dugaan kecurangan yang merugikan banyak honorer yang mengikuti seleksi PPPK.
Pertama, ketidakadilan dalam proses seleksi. Kedua, sejumlah honorer tidak mendapatkan Surat Keterangan (Suket) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari kepala sekolah, kepala UPT, Puskesmas, dan dinas terkait. Ketiga, ketidaksesuaian jurusan atau kompetensi peserta dalam formasi yang mereka pilih. Keempat adanya dugaan keberadaan “tenaga honorer siluman”.(sm).
