Mataram, Katada.id – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Anti Korupsi (DPD Gerak) Indonesia menggelar pelatihan bagi aparatur desa di NTB. Langkah ini sebagai upaya pencegahan penggunaan dana desa tidak tepat sasaran atau dikorupsi.
Kegiatan Gerak Indonesia ini mendapat apresiasi dan dukungan dari Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana. “Kami diterima langsung Pak kapolda dan sangat mendukung pelatihan yang kami adakan,” kata Ketua DPD Gerak Indonesia Iswahyudin, Rabu (4/12).
Ia mengaku sudah menyampaikan kepada kapolda tentang rencana kegiatan pelatihan aparatur desa dalam penggunaan anggaran dana desa se-NTB tahun 2020. Intinya, pelatihan tersebut merupakan upaya pencegahan kepada pengguna anggaran dana desa agar tepat sasaran. Karena dana desa ini sangat rawan disalahgunakan.
“Makanya kami dari lembaga pemerhati anti korupsi merespon MoU antara Menteri Desa Tertinggal, Menteri Dalam Negeri dan Kapolri tahun 2017 lalu terkait upaya pengawasan penggunaan anggaran dana desa yang efektif, transparan dan ankutabel,” jelasnya.
Tentu, sambung dia, gagasan ini ditawarkan untuk membantu kinerja pemerintah maupun Polri sesuai dengan amanat Undang-undang yang berlaku. “Saya juga sampaikan kepada Pak Kapolda terkait target pelaksanaan kegiatan pelatihan yang akan digelar mulai Maret 2020 di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Tengah,” bebernya.
Setelah tuntas di Pulau Lombok, rencananya Gerak Indonesia akan bergeser ke Bima dan Dompu, selanjutnya Sumbawa Barat dan Sumbawa Besar. “Kami juga akan audiensi dengam Gubernur NTB. Karena sebelumnya Kajati NTB dan Kapolda NTB sudah menerima kami, jadi tinggal menunggu kesiapan waktu Gubernur NTB,” terangnya.
Ia mengaku rencana kegiatan pelatihan aparatur desa ini perlu sampaikan kepada gubernur agar tercipta mental aparatur desa yang memiliki kesadaran membangun dan menggelola ADD tersebut. “Pelatihan seperti ini akan tetap kami adakan tinggal bagaimana menunggu respon dan itikad baik dari pemerintah setempat,” ujarnya. (rif)