Mataram, katada.id – Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Nusa Tenggara Barat (NTB), Jamaluddin Malady merasa dizalimi karena dituduh terlibat dugaan korupsi anggaran event motocross Lombok Sumbawa tahun 2023.
”Lillahi ta ala, saya berani bersumpah (tidak terlibat), karena bukan saya yang kerjakan, 15 EO (event organizer) dan IMI (Ikatan Motor Indonesia) yang bekerja gitu loh. Terzalimi saya ini. Ibu kejati juga sudah ngomong, tidak ada perbuatan melawan hukum,” kata Jamal kepada katada.id, Selasa (16/7).
Ia mengaku sama sekali tidak terlibat secara teknis dalam pelaksanaan motocross Lombok Sumbawa. Karena Dispar berkontrak dengan 15 EO dan IMI NTB. Sehingga, semua pekerjaan dilaksanakan pihak ketiga.
”Bukan saya (yang bekerja), saya kepala dinas, saya tidak pernah lihat uang. Bukan saya, saya tidak bekerja. Saya berkontrak dengan 15 EO dan IMI yang berbadan hukum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk side event motocross dikerjakan 15 EO. Sedangkan main event dilaksanakan IMI. ”Semua orang menekan saya, seolah-olah saya yang bekerja. Ini swasta yang kerja. Kami mengawal saja. Bagaimana dikorupsi, uang masuk ke rekening masing-masing EO,’’ ungkapnya.
Jamal menyesalkan bahwa di luar sana seolah-seolah Kadispar yang mengerjakan semua event motocross. Padahal, item pelaksanaan motocross dikerjakan pihak ketiga.
”Di luar sana, seakan-akan kadis yang bekerja, seolah-olah saya yang bekerja, saya terzalimi saya ini. Saya ndak yang bekerja, ndak boleh saya bekerja. Dalam aturannya yang bekerja itu swasta, EO yang 15 orang itu dan IMI,” ujarnya.
Ia tidak menampik mengenai adanya pengembalian uang miliaran rupiah dari total anggaran Rp 24 miliar. Dari laporan kegiatan akhir tahun, Jamal menyebutkan, ada pengembalian dari IMI sebesar Rp 1 miliar. Pengembalian itu karena ada barang yang tidak bisa disewa saat itu, sehingga anggaran dikembalikan ke kas negara sebelum deadline laporan akhir tahun. ”Dari EO pengembalian sebesar Rp 1 ,5 miliar. Jadi totalnya Rp 2,5 miliar yang dikembalikan ke negara,” sebutnya.
Jamal juga mengaku saat ini Inspektorat sedang mengaudit anggaran motocross. Iapun siap dimintai keterangan, begitu juga dengan tim pelaksana motocross. ”Sekarang ini, anggaran Rp 21 miliar lebih itu yang diaudit inspektorat,” ungkapnya.
Menurutnya, saat diperiksa inspektorat nanti akan ketahuan di mana letak kekurangan pelaksanaan motocross. ”Dari hasil audit itu, jika di pekerjaan 1 sampai 15 ada temuan, siap mereka mengembalikan kerugian negara. Bukan Jamal pribadi sebagai kadis, karena bukan saya yang bekerja. Tapi pihak swasta,” tegasnya.
Pada intinya, Jamal akan menunggu hasil audit inspektorat. Ia tidak ingin berspekulasi jika pelaksanaan motocross ini berjalan sempurna tanpa ada kekurangan. ”Yang namanya kegiatan pasti ada kekurangan. Kalau ada temuan inspektorat, wajib dikembalikan. Kalau tidak, inspektorat akan melanjutkan ke kejaksaan lagi,” tandasnya. (ain)