Mataram, katada.id –Minimnya penerangan jalan umum (PJU) di kawasan wisata di Pulau Lombok menjadi sorotan politisi PDIP NTB, Raden Nuna Abriadi. Ia menilai kondisi ini memprihatinkan, mengingat sektor wisata menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Lantas dikemanakan PPJU itu? Ini aneh, daerah pariwisata utama NTB, kok gelap gulita,” kata Raden Nuna, Selasa (8/4).
Sekretaris Komisi III DPRD NTB ini menyoroti PJU di daerah Senggigi, Sekotong, Narmada, Mandalika, dan Teluk Nare. Padahal, pajak PJU adalah wewenang pemda kabupaten/kota, bukan provinsi.
Menurutnya, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dibebankan kepada pelanggan PLN melalui tagihan listrik bulanan dan masuk dalam APBD. Namun, dana tersebut kerap tidak digunakan sesuai peruntukan.
“Siapa pun pelanggan PLN pasti membayar PPJU. Tapi ironisnya, di banyak daerah, lampu jalan justru tidak ada,” ujarnya.
Ia mendesak pemda jujur dalam mengalokasikan PPJU, terutama di lokasi strategis seperti kawasan wisata. Bahkan, Raden Nuna menyarankan inovasi seperti pemanfaatan tenaga surya. “Provinsi NTB ini kaya matahari. Kenapa tidak dimaksimalkan?” katanya.
DPD PDIP Desak Audit PPJU
Sementara, Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, menginstruksikan Fraksi PDIP di DPRD kabupaten/kota untuk menelisik tata kelola PPJU.
“Keadilan dalam pajak bukan hanya soal siapa yang membayar, tetapi juga siapa yang menikmati manfaatnya,” tegas Rachmat.
Ia menegaskan, setiap masyarakat yang membayar PPJU berhak mendapatkan penerangan jalan. Untuk itu, ia meminta Fraksi PDIP memastikan bahwa dana PPJU benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Dua hari selepas IdulFitri, Rachmat bersama koleganya memantau kondisi Pulau Lombok menggunakan helikopter. Hasilnya, hanya Kota Mataram yang terang benderang, sementara Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara gelap gulita di malam hari.
“Pajak ini dipungut dari semua pelanggan PLN, tetapi kenyataannya masih banyak daerah yang gelap gulita. Ini dzalim namanya,” tandasnya.
Menurutnya, kesenjangan antara pembayaran PPJU dan manfaat yang diterima masyarakat harus segera diatasi. “Banyak pelanggan PLN di pedesaan atau daerah terpencil tetap dikenakan PPJU, padahal di wilayah mereka tidak ada penerangan jalan umum sama sekali,” jelas dia. (red)
