Mataram, katada.id – Kejaksaaan Tinggi (Kejati) NTB menemukan indikasi korupsi anggaran event Lombok Sumbawa Motocross tahun 2023.
Hal ini disampaikan Kasi Penerangan Hukum Kejati NTB, Efrien Saputera. Ia menerangkan bahwa penyelidik pidana khusus (Pidsus) telah menemukan indikasi perbuatan melawan hukum (PMH) pada even balapan yang menghabiskan anggaran Rp 24 miliar itu.
“Dari hasil penyelidikan ditemukan indikasi PMH. Untuk kerugian negara kami masih ragu karena pelaksanaan event motocross ada peruntukannya,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (16/8).
Karena itu, kejaksaan meminta Inspektorat NTB untuk mengaudit anggaran motocross untuk memastikan adanya kerugian negara.
“Ada permintaan dari Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dan mereka sudah keluarkan surat resmi untuk audit Inspektorat NTB,” ungkapnya.
Saat ini, audit anggaran pelaksanaan motocross Lombok Sumbawa sedang berlangsung. Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim membenarkan telah menerima permintaan audit dari dari Kejati NTB. “(Audit) diserahkan ke inspektorat,” katanya
Sebagai informasi, anggaran Motocross Lombok Sumbawa diajukan tahun 2023 ke pemerintah pusat saat Gubenur NTB dijabat Zulkieflimansyah. Tetapi anggaran tersebut tidak cair.
Anggaran dari pemerintah pusat itu cair ketika masa jabatan beralih ke Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 24 miliar.
Rencananya anggaran puluhan miliar itu digunakan untuk event Motocross di Sirkuit Tohpati Sayang-Sayang, Kota Mataram. Hanya saja, anggaran Rp 24 miliar diduga tidak digunakan seluruhnya. Panitia disebut hanya menghabiskan sekitar Rp 15 miliar.
Kadispar NTB Bersumpah Tidak Terlibat Korupsi
Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Nusa Tenggara Barat (NTB), Jamaluddin Malady merasa dizalimi karena dituduh terlibat dugaan korupsi anggaran event motocross Lombok Sumbawa tahun 2023.
”Lillahi ta ala, saya berani bersumpah (tidak terlibat korupsi), karena bukan saya yang kerjakan, 15 EO (event organizer) dan IMI (Ikatan Motor Indonesia) yang bekerja gitu loh. Terzalimi saya ini. Ibu kejati juga sudah ngomong, tidak ada perbuatan melawan hukum,” kata Jamal kepada katada.id.
Ia mengaku sama sekali tidak terlibat secara teknis dalam pelaksanaan motocross Lombok Sumbawa. Karena Dispar berkontrak dengan 15 EO dan IMI NTB. Sehingga, semua pekerjaan dilaksanakan pihak ketiga.
”Bukan saya (yang bekerja), saya kepala dinas, saya tidak pernah lihat uang. Bukan saya, saya tidak bekerja. Saya berkontrak dengan 15 EO dan IMI yang berbadan hukum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk side event motocross dikerjakan 15 EO. Sedangkan main event dilaksanakan IMI. ”Semua orang menekan saya, seolah-olah saya yang bekerja. Ini swasta yang kerja. Kami mengawal saja. Bagaimana dikorupsi, uang masuk ke rekening masing-masing EO,’’ ungkapnya.
Jamal menyesalkan bahwa di luar sana seolah-seolah Kadispar yang mengerjakan semua event motocross. Padahal, item pelaksanaan motocross dikerjakan pihak ketiga.
”Di luar sana, seakan-akan kadis yang bekerja, seolah-olah saya yang bekerja, saya terzalimi saya ini. Saya ndak yang bekerja, ndak boleh saya bekerja. Dalam aturannya yang bekerja itu swasta, EO yang 15 orang itu dan IMI,” ujarnya.
Ia tidak menampik mengenai adanya pengembalian uang miliaran rupiah dari total anggaran Rp 24 miliar. Dari laporan kegiatan akhir tahun, Jamal menyebutkan, ada pengembalian dari IMI sebesar Rp 1 miliar. Pengembalian itu karena ada barang yang tidak bisa disewa saat itu, sehingga anggaran dikembalikan ke kas negara sebelum deadline laporan akhir tahun. ”Dari EO pengembalian sebesar Rp 1 ,5 miliar. Jadi totalnya Rp 2,5 miliar yang dikembalikan ke negara,” sebutnya.
Jamal juga mengaku saat ini Inspektorat sedang mengaudit anggaran motocross. Iapun siap dimintai keterangan, begitu juga dengan tim pelaksana motocross. ”Sekarang ini, anggaran Rp 21 miliar lebih itu yang diaudit inspektorat,” ungkapnya.
Menurutnya, saat diperiksa inspektorat nanti akan ketahuan di mana letak kekurangan pelaksanaan motocross. ”Dari hasil audit itu, jika di pekerjaan 1 sampai 15 ada temuan, siap mereka mengembalikan kerugian negara. Bukan Jamal pribadi sebagai kadis, karena bukan saya yang bekerja. Tapi pihak swasta,” tegasnya.
Pada intinya, Jamal akan menunggu hasil audit inspektorat. Ia tidak ingin berspekulasi jika pelaksanaan motocross ini berjalan sempurna tanpa ada kekurangan. ”Yang namanya kegiatan pasti ada kekurangan. Kalau ada temuan inspektorat, wajib dikembalikan. Kalau tidak, inspektorat akan melanjutkan ke kejaksaan lagi,” tandasnya. (tik)