Mataram, katada.id – Mahasiswa dari Koalisi Melawan Kekerasan, Pelanggaran HAM dan Reformasi Polri (KOMPAK) menggedor Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (22/11/2022). Mereka menuntut pertanggung jawaban Kapolda NTB Irjen. Djokopoerwanto dan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri atas tewasnya Muardin.
Sebagai informasi, Muardin tewas saat Pilkades Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, NTB. Ia meninggal dunia dalam keadaan luka parah di bagian kepala, 7 Juli 2022 lalu.
Hingga kini, penyebab kematian Muradin masih misteri. Penanganan kasusnya di POlres Bima Kota belum ada titik terang.
Kordinator Lapangan (Korlap) Muksin menerangkan, saat perhitungan suara terjadi kerusuhan. Akibatnya, korban Muardin luka parah dan dilarikan ke RSUD Bima. ”Korban dinyatakan tewas pada tanggal 9 Juli,” urai dia dalam orasinya.
Ia menduga kematian Muardin karena tembakan gas air mata dari Polresta Kota Bima yang bertugas mengamankan Pilkades di Desa Rite. Kini Muardin meninggalkan seorang istri dan tiga anaknya. ”Polres Bima Kota dan Pemkab Bima sama sekali tidak berbelasungkawa pada keluarga almarhum. Apalagi memohon maaf dan memberikan santunan,” ungkapnya.
Orator lain, Almuhajirin mengatakan, bukan empati yang didapatkan keluarga Muardin, melainkan ada upaya menghalang-halangi untuk mendapatkan keadilan. “Demi hukum, HAM dan keadilan untuk keluarga Muardin, Kapolda NTB dan Bupati Bima harus bertanggung jawab secara hukum, moral dan material terhadap keluarga Muardin. Kapolda NTB dan Bupati Bima segera letakan jabatan jika keadilan tidak bisa menyelesaikan kasus Muardin,” teriaknya.
Kordinator Umum Satria Madisa menyatakan, reformasi menyeluruh Polri menjadi agenda yang menentukan eksistensi NKRI. Menurutnya, yang dialami Muardin dan keluarganya hanyalah fenomena gunung es, betapa persamaan kedudukan di depan hukum dan keadilan hanyalah teks mati yang tidak bisa ditemukan dalam fakta.
“Pemerintah dan DPR RI harus berani menyelami isi dari anatomi tubuh Polri. Kita harus bersihkan polri dari penyelewengan, penyalahgunaan jabatan, kekerasan, kejahatan dan indikasi pelanggaran HAM. Polri adalah pilar utama negara hukum yang harus direformasi, untuk menyelamatkan demokrasi dinegara hukum kita,” tegasnya dalam membacakan pernyataan sikap aksi.
Satria menjelaskan, selama ini Polri menjelma menjadi lahan subur untuk berjamurnya penyelewengan, kekerasan dan pelanggaran HAM. Mengutip laporan KontraS, dalam kurun waktu 2019 sampai 2021 saja terjadi ribuan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Polri.
“Kasus rekayasa hukum yang terjadi di Duren Tiga oleh Irjen Ferdy Sambo harus membuka mata kita, berbahayanya Polri jika diisi oleh SDM yang bermasalah. Hal ini menegaskan urgensi pemulihan besar-besar Polri melalui reformasi, untuk memulihkan kepercayaan publik yang sangat anjlok pada polisi.
Alumni Fakultas Hukum Unram ini menambahkan, seluruh manusia harus bersolidaritas mendorong penegakan hukum dan upaya meringankan penderitaan keluarga Muardin.
“Seorang kepala keluarga adalah tulang punggung sekaligus harga diri sebuah keluarga. Kematian ayah, artinya kemiskinan, kemelaratan dan luka yang selalu berdarah-darah dan mendidih. Kapolri harus membentuk tim khusus untuk membongkar indikasi kelalaian yang mengakibatkan tewasnya Muardin sekaligus menyelidiki indikasi pelanggaran HAM,” ujarnya.
Sebagai informasi, KOMPAK ini aliansi dari sejumlah organisasi dan individu mahasiswa/pemuda yang terdiri dari: Himpunan Pelajar Mahasiswa Woha Mataram (HIPMAH), Himpunan Mahasiswa Donggo Mataram (HMDM), Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Wera Mataram (HPMW), Himpunan Mahasiswa Madapangga Bima Mataram (HIMA-MPB), Himpunan Mahasiswa Monta Mataram (HMM-Mataram), Himpunan Mahasiswa Suku Donggo Mataram (HIMASDOM), Himpunan Mahasiswa Soromandi Mataram (HIMSI), Ikatan Mahasiswa Manggelewa Mataram (IMAM-Mataram) dan Ikatan Mahasiswa Woro Mataram (IMW-M). (red)
