Mataram, katada.id – Kementerian Hukum (Kemenkum) menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan dengan Muhammad Mardiono sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Kepastian tersebut juga disampaikan langsung oleh Ketua DPW PPP NTB, Muzihir, dalam konferensi pers yang digelar di Mataram.
“Siang hari tadi sekitar jam 11 tadi mengeluarkan dan mengesahkan keputusan Mardiono sebagai ketua umum partai PPP,” kata Muzihir saat gelar konferensi pers, Kamis (2/10).
Dengan adanya keputusan final dari negara, Muzihir menyebut tidak ada lagi ruang bagi keraguan dan spekulasi mengenai dualisme kepemimpinan di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut.
“Oleh karenanya saya sekali bersyukur. Tidak ada lagi keraguan dari masyarakat. Tidak ada lagi rumor akan terjadi dualisme,” ujarnya.
Namun, ia tidak menampik masih adanya potensi gugatan hukum dari pihak yang tidak puas terhadap keputusan ini. Muzihir menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada proses hukum yang berlaku.
“Persoalannya nanti apakah akan digugat oleh kubu sana secara perdata melalui PTUN, kami serahkan,” papar politisi PPP ini.
“Yang jelas hari ini sudah final pengakuan negara tentang PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum Murdiono,” tambahnya menegaskan.
Sanksi untuk Kader Tak Loyal
Keputusan tersebut menjadi dasar bagi DPW PPP NTB untuk menata ulang barisan dan memastikan loyalitas kader. Muzihir menyatakan akan menunggu arahan resmi dari DPP terkait penanganan kader yang dianggap membelot atau tidak konsisten dalam dukungan.
“Jadi sementara ini saya akan menunggu arahan dari DPP. Pasti ada sanksi,” tegasnya.
Ia juga mengisyaratkan akan segera menjalankan agenda konsolidasi internal seperti Muswil dan Muskab dalam waktu dekat, yang seluruhnya berada di bawah kepemimpinan yang sah.
“Pasti ada agenda-agenda berikutnya seperti Muswil dan Muskab di bawah kendali kepemimpinan saya DPW PPP,” jelasnya.
Terkait sikap tegas terhadap kader yang dianggap tidak loyal, Muzihir mengungkapkan bahwa evaluasi akan segera dilakukan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tindakan keras bagi mereka yang tetap membangkang.
“Adapun kader yang membelot kemarin nanti akan dievaluasi. Kami akan tindak tegas,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembinaan terhadap kader masih menjadi prioritas. Namun jika tidak bisa diarahkan, sanksi tegas akan diberikan.
“Atas restu dari DPP nantinya saya akan membina kader. Kalau tidak bisa dibina, kita binasakan,” jelasnya.
Kader Tak Istiqomah, Akan Ditentukan Nasibnya
Menurut Muzihir, sejumlah kader terlihat tidak konsisten dalam sikap politiknya. Meski secara tertulis menyatakan dukungan terhadap Murdiono, namun di lapangan justru bersikap sebaliknya.
“Ada sebagian kader yang kiri kanan, ok. Jadi mereka tidak istiqomah. Ini sudah ada pernyataan dengan materai dukung Murdiono tetapi bergerak ke mana-mana,” jelasnya.
Nasib para kader tersebut akan ditentukan dalam waktu dekat, apakah akan dirangkul kembali atau justru dikeluarkan dari barisan.
“Nanti kita lihat, mau dirangkul atau ditendang, kita lihat,” kata dia.
Agenda Muswil dan Upaya Rekonsiliasi
Pasca pengesahan kepengurusan, DPW PPP NTB akan segera menjalankan agenda struktural seperti Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab). Petunjuk teknis dari DPP akan menjadi acuan pelaksanaannya.
“Pasti akan ada petunjuk teknis pusat tentang Muswil dan Muscab,” kata dia.
Meski sejumlah dinamika internal mencuat, Muzihir tetap membuka ruang untuk rekonsiliasi dengan semua pihak. Menurutnya, langkah penyatuan barisan sangat penting untuk menjaga kekuatan dan soliditas partai ke depan.
“Tetap akan dilakukan upaya rekonsiliasi. Masalah ini kan, kita tunggu petunjuk dari pusat,” pungkasnya. (*)
