Mataram, katada.id – Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB Hamdan Kasim menggalang dukungan anggota dewan untuk mengajukan hak interpelasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) di seluruh OPD di Pemprov NTB.
Hamdan menjelaskan bahwa DAK yang terdistribusi ke OPD harus diawasi.
“Yang mendapatkan DAK tentunya bukan hanya Dikbud NTB. Kebetulan saja Dikbud ini sedang bermasalah,” jelasnya, Senin (6/1).
Ia menegaskan bahwa kasus di Dikbud NTB hanyalah pemantik untuk mengawasi DAK secara keseluruhan. “Sebenarnya ya, Dikbud ini hanya pemantik. Jadi kenapa interpelasi ini muncul, inspirasinya dari sana,” jelasnya.
Hamdan juga menegaskan bahwa semua DAK mendapatkan porsi yang sama untuk pengawasan legislatif. “Sebenarnya, semua OPD mendapatkan porsi yang sama untuk kita awasi,” tegas Hamdan.
Lebih lanjut, Hamdan mengatakan bahwa dirinya optimis hak interpelasi akan mendapatkan dukungan tanda tangan dari 10 anggota DPRD NTB lainnya.
“Kami optimis, Insya Allah tanda tangan 10 orang anggota dewan itu bisa kami galang. Selanjutnya tentu nanti ada mekanismenya di dewan,” tegasnya. (din)