Mataram, katada.id – Ketua Projo Lombok Tengah, Apriadi Abdi Negara, menyoroti kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB yang dinilai semakin buruk. Ia menyebut sejak tahun 2022 hingga 2024, pengelolaan keuangan rumah sakit mulai amburadul. Bahkan, utang RSUP NTB membengkak hingga Rp 193.988.955.837. “Walaupun naik kelas menjadi tipe A, tetapi keuangan rumah sakit justru makin kacau,” kata dia, Rabu, (8/4).
Ia menjelaskan, berdasarkan sumber internal RSUP NTB, utang yang menumpuk itu berasal dari beberapa sektor, di antaranya obat-obatan sebesar Rp 46 miliar, bahan medis habis pakai Rp 35 miliar, alat medis habis pakai Rp 4 miliar, serta Kerja Sama Operasional (KSO) BMHP dan AMHP yang mencapai Rp 49 miliar. Parahnya, utang tersebut di luar Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah disusun sebelumnya. “Kalau ini perusahaan, neraca keuangan jelas tidak seimbang,” jelasnya.
Apriadi melanjutkan, dampak dari kondisi keuangan yang memburuk itu, sejumlah layanan kesehatan di RSUP NTB berisiko terganggu pada 2025. Sejumlah penyedia obat-obatan, bahan medis habis pakai, dan alat medis yang bekerja sama dengan sistem KSO enggan menerima pesanan baru, karena adanya pembatasan akibat umur piutang yang sudah melebihi batas. “Bisa saja nanti pasien yang datang justru tidak mendapatkan pelayanan optimal karena obat dan alat medis terkunci,” tegas Apriadi.
Ia juga membandingkan kondisi RSUP NTB pada 2021 yang sempat mengalami surplus hingga lebih dari Rp 200 miliar. Namun, dalam waktu tiga tahun, keuangan rumah sakit justru terpuruk. “Ini menunjukkan ada kesalahan dalam tata kelola keuangan. Harus ada evaluasi menyeluruh,” katanya.
Apriadi meminta Gubernur NTB segera mengambil langkah tegas untuk membenahi kondisi RSUP NTB. Menurutnya, perlu ada penyegaran dalam manajemen agar pelayanan kesehatan tidak terganggu. “Salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat salah kelola keuangan,” tutup dia. (red)
