Mataram, katada.id – Kolaborasi yang dilakukan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Non Government Organization (NGO), Pemda kabupaten/kota dan masyarakat dalam menjalankan program-program “Open Government” tuai pujian Sekretariat Open Government Partnership (OGP) di Washington, DC. Hal tersebut disampaikan Rudi Borrmann selaku Deputy Director, OGP Local, saat pertemuan perdana anggota OPG dunia yang digelar secara virtual. Rabu (18/11).
“Kolaborasi yang dilakukan Provinsi NTB bersama NGO, masyarakat, dan provinsi dengan kabupaten dan kota dalam menjalankan Open Government sangat menarik.Kolaborasi yang luar biasa. Ini satu-satunya di dunia!” ujar Rudi Borrmann.
Kolaborasi Program pengembangan Open Government tersebut yang dilakukan di NTB sendiri senantiasa mendapat dukungan dari unsur pimpinan daerah, yakni Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah.
Dinas Kominfotik NTB berperan sebagai koordinator dalam perencanaan dan pelaksanaan program bekerja sama dengan 45 perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Komisi Informasi Daerah dan Komisi Penyiaran Daerah juga memperkuat dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan menjamin kualitas informasi di media.
“Mitra kami dari unsur non pemerintahan adalah berbagai CSO, di antaranya FITRA NTB, SOMASI NTB, PWYP Indonesia dan juga Open Government Partnership Indonesia,” jelas Kadis Kominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi.
Dalam pertemuan perdana ini, setiap anggota OGP lokal membahas program-program strategis mereka terkait Open Government. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan membuat action plan yang akan dipersentasikan pada bulan Desember mendatang.
Selama itu, OGP membentuk what’sapp group yang berisi anggota OGP di seluruh dunia untuk dapat berdiskusi bersama. Dan pada Januari hingga Februari 2021 mendatang akan digelar pelatihan yang akan dibiayai sepenuhnya oleh OGP.
Provinsi NTB sendiri dijelaskan Gede, panggilan akrab Kadis Kominfotik NTB, akan mengusulkan tiga inovasi keterbukaan informasi publik yang dimilikinya yakni NTB Care, NTB Satu Data, dan SIP Posyandu.
Aplikasi Mobile yang menjadi mata, telinga dan tangan Pemerintah Provinsi NTB untuk menangkap, memahami dan merespon pengaduan masyarakat. NTB Satu Data adalah Sistem Data Terbuka yang menyediakan data resmi Pembangunan NTB yang dihimpun dari berbagai sumber. Dan SIP Posyandu adalah sebuah aplikasi yang menghimpun seluruh data posyandu yang ada di seluruh posyandu di NTB.
“Kita akan segera menyusun action plan dan berkolaborasi dengan dengan NGO serta masyarakat. Harapan kita bisa mendapatkan dukungan sepenuhnya dari OGP,” harap Gede.
OGP sendiri memiliki 55 anggota lokal baru yang terdiri dari 64 pemerintah daerah dari 32 negara yang bergabung dengan OGP Lokal, Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi diantaranya. Ekspansi ini yang terbesar dalam sejarah OGP, terjadi pada saat yang kritis karena kota dan komunitas lokal berada di garis depan dalam upaya menanggapi Covid-19 bersamaan dengan menghadapi anggaran yang terbatas dan ketidakamanan iklim. Adapun 56 anggota baru dipilih dari 112 aplikasi.
Pemprov NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat sebelumnya telah resmi terpilih menjadi bagian dari OGP, sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan tokoh masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, inklusif, dan pemerintahan yang partisipatif.
Sebagai anggota baru OGP, Pemprov NTB dan Sumbawa Barat akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya untuk memajukan agenda “Open Government” di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya. (red)