Bima, katada.id – Perkara korupsi dana desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima tahun 2017-2018 sudah memasuki tahap penuntutan.
Mantan Kepala Desa (Kades) Waduruka Ramlin dituntut lebih tinggi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ramli dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun.
Tuntutan dibacakan JPU Kejari Bima, Suryo Dwi Guno saat persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Mataram, awal Oktober lalu. ”Menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama empat tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” ucapnya.
JPU juga menuntut terdakwa Ramlin membayar denda Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti kerugian negara Rp 433 juta. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti satu bulan setelah putusan inkrah, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.
“Terdakwa Ramlin telah menitipkan uang pengganti kerugian negara Rp43 juta. Nantinya uang tersebut akan dihitung sebagai pengembalian kerugian negara,” terang Suryo.
Sementara mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Waduruka, Ayub dituntut 2 tahun 6 bulan (2,5 tahun) dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Ia tidak dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara.
Sedangkan mantan bendahara Desa Waduruka, Syarifudin dituntut 3 tahun 6 bulan (3,5 tahun) dan denda Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa Syarifudin juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara Rp101,1 juta. Apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.
Sejak perkara bergulir, Syarifudin telah mengganti kerugian negara Rp 2,7 juta. Nantinya itu akan disita sebagai pengganti kerugian negara.
Ketiga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagai informasi, kasus anggaran dana desa (ADD) Waduruka diusut Polres Bima Kota. Dari serangkaian proses penyidikan, polisi menemukan sejumlah penggunaan dana desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp552.459.737,05. Angka kerugian negara tersebut hasil perhitungan BPKP NTB.
Tiga terdakwa tidak menggunakan uang negara sebagaimana mestinya sesuai dengan kegiatan yang tertuang pada APBDes maupun Rencana Penggunaan Uang (RPU). Mereka juga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan menikmati uang negara untuk kebutuhan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Modusnya, para terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif dan juga memalsukan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan uang negara. (ain)