Bima, Katada.id – Anggota DPRD Kabupaten Bima, Jasmin Malik mengendus adanya indikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga ratusan juta rupiah yang bersumber dari retribusi pasar di seluruh wilayah Kabupaten Bima.
Dugaan tersebut, kata Jasmin, mencuat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Komisi II DPRD Kabupaten Bima. Dari hasil monev itu ditemukan ketimpangan mencolok antara besaran setoran retribusi pasar dan realisasi PAD yang masuk ke kas daerah.
“Setoran retribusi pasar se-Kabupaten Bima mencapai sekitar Rp800 juta. Sementara penerimaan PAD yang tercatat hanya Rp50 juta. Pantas saja PAD Kabupaten Bima jauh di bawah target,” ungkap Jasmin, Jumat (9/1).
Sekretaris Komisi I DPRD Bima ini kemudian secara tegas mendesak Ketua Komisi II DPRD Bima, Ramdin, SH, serta Panitia Khusus (Pansus) Aset dan Pendapatan agar tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut.
“Kalau memang benar terjadi kebocoran, jangan didiamkan. Jangan kebocoran itu ditambal dengan cara diam. Ini harus dibuka dan dibongkar secara terang,” tegasnya.
Menurut Jasmin, Komisi II DPRD dan Pansus Aset dan Pendapatan memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab moral untuk mengungkap secara transparan potensi kebocoran pendapatan daerah, khususnya pada sektor retribusi pasar.
“Saya menantang Komisi II dan Pansus Aset dan Pendapatan DPRD Kabupaten Bima agar serius dan berani membongkar dugaan mafia pendapatan ini. Mereka yang paling tahu persoalan tersebut, jangan ditutup-tutupi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan pemerintah daerah, sekaligus menjadi langkah awal pembenahan tata kelola PAD Kabupaten Bima.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bima, Ramdin, SH, terkesan irit bicara menanggapi desakan Jasmin Malik tersebut.
“Saya tidak tahu suara JM (Jasmin Malik). Minta dia fokus konferensi pers APBD,” jawab dia singkat. (*)
