Mataram, katada.id – Anggota DPRD NTB Dapil VI Muhammad Aminurlah menyoroti proyek fisik dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) tahun 2024.
Proyek yang mulai dikerjakan tahun 2024 tak kunjung rampung. Ia mencontohkan proyek fisik SMAN 2 Bolo, Kabupaten Bima, yang baru terpasang temboknya.
“Proyek dari DAK ini sudah molor sekali. Keterlaluan. Pihak berwajib harus turun tangan. Harus diusut. Kok dunia pendidikan seperti ini,” kata mantan anggota DPRD Bima tiga periode ini kepada wartawan di Mataram, Kamis (26/3).
SMAN 2 Bolo mendapat DAK fisik lebih dari Rp 2 miliar. Dengan rincian, untuk rehabilitasi ruang kelas Rp 817.045.000; ruang laboratorium Biologi Rp 272.348.000. Pembangunan RKB Rp 1.224.018.000; ruang laboratorium komputer Rp 276.818.000; ruang bimbingan konseling Rp 125.253.000; ruang OSIS Rp 197.379.000.
Maman sapaan Muhammad Aminurlah mengatakan, proyek bangunan dua lantai sudah diadendum. Informasi yang ia terima bahwa addendum sudah dilakukan dua kali. “Kasus di SMAN 2 Bolo inikan memalukan,” kata dia.
Carut marut proyek DAK ini harus menjadi perhatian aparat penegak hukum (APH). “Bayangkan, hingga saat ini baru naik batu batanya (tembok, red). Kalau memang pekerjaan fisiknya seperti ini, harus diusut persoalan DAK ini,” tegas politisi PAN ini.
Maman mendesak APH mengusut indikasi tindak pidana korupsi dalam pengerjaan proyek DAK. Mulai dari dugaan setoran fee kepada oknum pejabat Dinas Dikbud NTB, permainan penentuan perusahaan pemenang, kualitas bangunan.
“Maka perlu APH mengusut peran kadis, kabid, PPK yang berkaitan dengan proyek DAK ini,” desak Maman.
Pengerjaan bangunan SMAN 2 Bolo, menurutnya, hanya salah satu contoh carut marut proyek DAK. Pengerjaan di sekolah lain juga memiliki masalah yang sama.
Berdasarkan pantauannya di lapangan, ia menemukan sekolah lain yang belum rampung pengerjaannya. “Miris saya lihat pengerjaan proyek DAK ini. Kasihan dunia pendidikan,” katanya.
Maman juga meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatensi masalah proyek DAK fisik Dinas Dikbud ini. Jika tidak disikapi segara, dia khawatir masalah akan berlarut-larut dan berimbas pada kualitas bangunan.
“Pak Gubernur harus turun tangan menyelesaikan masalah ini. Proyek DAK ini akan menjadi catatan buruk bagi NTB,” tandasnya. (din)
