Mataram, katada.id – Dinamika pemilihan Rektor Universitas Mataram (Unram) periode mendatang kian memanas. Sejumlah dosen, alumni, dan mahasiswa menggelar diskusi dan konsolidasi aksi pada Kamis (16/10) di Kedai Bumi Resto, Kota Mataram, menyuarakan kekecewaan atas proses demokrasi di kampus yang mereka sebut mengalami stagnasi atau mati suri.
Acara bertema “Matinya Demokrasi di Kampus: Membongkar Kejanggalan Senat dan Upaya Penjegalan Kandidat Calon Rektor Unram” itu dihadiri 64 peserta dari berbagai unsur, termasuk perwakilan BEM, UKM, organisasi mahasiswa eksternal, dan organisasi masyarakat.
Kriminalisasi Dosen Dijadikan Tameng
Salah satu narasumber, Dr. Ansar, S.Pd., M.Pd., seorang dosen dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri (Fatepa) Unram, mengungkap adanya kriminalisasi yang terstruktur untuk menghalangi hak politik.
Ansar menuturkan, ia sempat dijatuhi sanksi etik kategori berat yang tidak berdasar. Sanksi ini menyebabkan dirinya tidak bisa mendaftar sebagai anggota senat universitas.
“Banyak kejanggalan terjadi. Di fakultas saya akhirnya tidak bisa mendaftar karena dijatuhi sanksi etik kategori berat, yang tidak berdasar, tanpa melalui proses, dekan dijadikan tameng. Ini akal-akalan yang mengerikan, jadwal dibuat maraton, di sisi lain orang yang mencoba menggunakan hak politik ditekan dan dibuat-buat masalah,” tegas Ansar.
Ansar mengaku sempat menggugat ke PTUN, namun sanksi kemudian dicabut setelah proses penjaringan senat selesai. “Sanksi kemudian dicabut, tapi saya sudah tidak bisa mendaftar senat. Cukup saya mengalami, jangan sampai dosen lain atau mahasiswa. Ini adalah kriminalisasi,” cetusnya.
Ia pun berharap Kementerian Pendidikan hingga Presiden turun tangan mengawasi proses ini.
Alumni: Pemimpin Kampus Pertontonkan Hal Menjijikan
Senada, David Putra Pratama dari unsur alumni Unram, menyoroti hilangnya integritas dan akuntabilitas dalam proses pemilihan ini. Ia menyebut, kebebasan akademik di Unram mendapat perhatian serius dari petinggi universitas, khususnya rektor.
“Di momentum pemilihan rektor, kejanggalan atas segala kejadian muncul beriringan dengan persoalan kandidat. Jegal menjegal, dicari-cari kesalahan hingga intimidasi pemilihan senat. Sebagai seorang rektor sekaligus guru besar tak pantas sebenarnya mempertontonkan hal sedemikian menjijikan di hadapan seluruh civitas akademika,” kritik David pedas.
David menegaskan, jika proses yang menyimpang dari moralitas dan etika terus terjadi, ia bersama seluruh elemen yang bertanggung jawab akan mengambil langkah ekstrem.
“Pilihan terakhir untuk menyelamatkan demokrasi, kita semua harus mengepung Unram, kita turun ke jalan, kita laksanakan aksi demonstrasi besar-besaran. Saya siap memimpin massa aksi untuk melawan kedzoliman preman akademik,” ancamnya.
Mahasiswa: Ada Drama dan Intervensi Pimpinan
Keresahan juga datang dari mahasiswa. M. Affan Fadilah, Ketua DPM Unram Tahun 2024 yang juga Koordinator Lapangan (Korlap) Forum Mahasiswa Penjaga Demokrasi Kampus (FOKUS), membeberkan sejumlah ‘drama’ dan kejanggalan yang mereka himpun.
Affan menyebut, ada keanehan mulai dari pelantikan senat oleh ketua senat lama tanpa menunjukkan SK, hingga informasi tentang dosen yang ingin mencalonkan rektor dikenakan sanksi etik secara lisan.
“Dosen dihadapkan pada kesibukan pertarungan soal etik, tetapi proses terus berjalan, sehingga dosen ini tidak bisa mendaftar.
Ada juga informasi yang kami terima, di MIPA terjadi keanehan, vote menggunakan formulir yang harus mengisi nama pemilih, dan ada interfensi dari pimpinan untuk memilih nama tertentu,” beber Affan.
Mewakili mahasiswa, Affan menyatakan situasi ini adalah darurat politik kampus. “Kami terpanggil, ketika situasi demokrasi kampus yang kelam. Kami akan tempuh berbagai cara jika tidak didengar oleh Kementerian. Segera turun tangan atas masalah Unram,” pungkasnya. (*)
