Mataram, katada.id – Isu bagi-bagi uang “siluman” menyeruak di DPRD NTB. Sejumlah anggota DPRD NTB diduga menerima uang senilai ratusan juta.
Informasinya masing-masing anggota DPRD akan mendapatkan program atau pokok-pokok pikiran (Pokir) senilai Rp 2 miliar. Namun mereka tidak diberikan dalam bentuk program, melainkan dalam bentuk uang fee sebesar 15 persen dari total anggaran program tersebut, atau setara dengan sekitar Rp300 juta
Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan, Abdul Rahim menanggapi isu bagi-bagi uang “siluman” tersebut. Ia menegaskan, dirinya siap menjadi yang pertama untuk dipanggil atau diklarifikasi (periksa) Aparat Penegak Hukum soal isu bagi-bagi uang di DPRD NTB.
“Saya siap untuk jadi yang pertama untuk klarifikasi ke Aparat Penegak Hukum masalah ini,” kata politisi PDIP ini pada wartawan, Senin (14/7).
Bram sapaan Abdul Rahim ini mengatakan dirinya siap mempertanggung jawabkan pernyataan dirinya tidak menerima uang apapun dari sumbernya yang tidak jelas.
“Sebelum ini ribut saya mengatakan tidak mau menerima uang yang sumbernya tidak bisa di pertanggung jawabkan,” tegasnya.
Menurut Bram dirinya yang juga berstatus anggota DPRD baru merasa sangat terganggu dengan adanya isu tersebut.
“Menyikapi isu-isu yang berkembang belakangan ini terkait praktik (politik) yang tidak sehat, isu adanya uang siluman yang beredar di dewan. Saya pribadi terus terang terganggu juga,” katanya.
Jika kasus ini masuk ranah APH, Bram kembali menegaskan siap jadi yang pertama untuk klarifikasi masalah ini.
“Terus terang saya tersinggung sekali diancam-ancam akan dilaporkan ke APH. Saya siap untuk klarifikasi di APH terkait pernyataan saya tidak akan menerima uang yang diisukan itu,” tegasnya.
Ia juga menegaskan dirinya tidak menerima uang siluman dari pembagian beberapa anggota DPRD NTB seperti isu yang beredar.
Politisi PDIP ini juga merespon pernyataan mantan anggota DPRD NTB Najamuddin yang akan melaporkan kasus ini ke APH. “Kalau memang benar silahkan lapor saja, biar ini terang benderang, tidak sekedar jadi isu-isu seperti ini. Katanya pak Najamuddin mengaku punya data dan namanya. Silahkan saja laporkan ke APH,” tegas Bram lagi.
Ia juga menyampaikan harapannya agar kasus ini tidak merusak citra lembaga wakil rakyat pimpinan DPRD NTB harus bersikap.
“Saya berharap pimpinan DPRD NTB tidak diam atas isu ini. Ini nama lembaga legislatif yang kita pertaruhkan dan ini soal kepercayaan rakyat ini. Tolong pimpinan tanggapi isu ini, dan ambil sikap,” kata Bram.
“Karena akibat ulah dari segelintir anggota. Kemudian semua kena getah nama lembaga menjadi sorotan publik,” sambungnya.
Ia juga mengatakan isu tersebut sudah melebar ke mana – mana seolah ada niat jahat dari lembaga legislatif ini.
“Inikan isunya sudah melebar kemana-mana, seolah ada kesepakatan jahat antar ekskutif dan legislatif. Saya ini banyak dijapri (dihubungi) teman-teman, minta dibagi lagi duit silumannya. Kan ngeri sekali tuduhan ini,” bebernya. (*)
