Lombok Utara, Katada.id- Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus berupaya untuk memaksimalkan penarikan retribusi. Pada retribusi parkir, Dishub KLU bersama asosiasi parkir berencana membentuk koperasi sebagai wadah untuk meminimalisir kebocoran retribusi. Koperasi ini nantinya akan melakukan nota kesepahaman dengan Pemerintah KLU.
Kabid Prasarana dan Keselamatan Dishub KLU Sasli Raiz menjelaskan, pihaknya akan belajar tentang penarikan retribusi parkir di Kota Mataram. Sebab Mataram sudah menggunakan teknologi atau pihak ketiga.
Namun sekarang ini kemampuan daerah belum bisa, sehingga kedepan pihaknya akan menggunakan semi teknologi, seperti menggunakan tiket. Kebutuhan anggarannya sekitar Rp 400 juta dan mulai berlaku 2025 kebutuhan untuk jasa pihak ketiga.
“Kita harus masukkan jadi itu dikerjasamakan. Di Kantor kita buat asosiasi parkir, kita buat koperasinya dan itu akan ber-MoU dengan Pemkab untuk meminimalisir kebocoran,” jelasnya, Rabu (20/11).
Sasli mengakui, penarikan retribusi parkir saat ini memang belum maksimal. Sebab itu, pihaknya akan melakukan penataan tempat dan juru parkir. Sehingga pihaknya bisa maksimal melakukan penarikannya.
“Karena kendalanya, seperti tempat parkir yang di jalan raya Tanjung ini kan banyak yang dipakai kemarin (pelebaran jalan), sehingga kita buat dengan Perda (peraturan daerah,red) yang baru, dan ini harus ke jasa pihak ketiga,” terangnya.
Dikatakan, PAD dari sektor belum maksimal karena penguatan data yang belum maksimal. Sehingga harus dilakukan pendataan kembali, begitu juga penarikan retribusi parkir didepan ritel-ritel modern yang ada di Lombok Utara. Bahkan seharusnya mereka menggunakan tenaga parkir supaya ada kontribusi ke daerah.
“Tetapi perusahaan juga menilai adanya parkir maka potensi pengunjung berkurang. Kita ini ingin ada juru parkir di sana. Tapi mereka mau bayar pajak sementara ini, ya mudah-mudahan ke depan bisa,” tandasnya. (ham)