Mataram, katada.id – Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel memicu respons cepat dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bergerak taktis dengan melakukan koordinasi maraton bersama tujuh Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia di negara-negara Teluk dan Iran kemarin (2/3). Langkah ini diambil guna memastikan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya yang berasal dari Bumi Gora, tetap dalam pantauan ketat di tengah situasi geopolitik yang memanas.
Pria yang akrab disapa Miq Iqbal tersebut menegaskan bahwa komunikasi langsung dengan para diplomat di luar negeri merupakan bentuk tanggung jawab moral kepala daerah. Sebagai mantan pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri, Iqbal memahami betul risiko yang dihadapi warga di wilayah konflik. “Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik yang berkembang seperti saat ini,” tegasnya dalam keterangan resmi di Mataram.
Sejumlah perwakilan RI yang dikontak langsung meliputi KBRI Teheran (Iran), KBRI Riyadh (Arab Saudi), KBRI Muscat (Oman), KBRI Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), KBRI Manama (Bahrain), KBRI Doha (Qatar), hingga KBRI Kuwait City. Dari hasil komunikasi tersebut, para Duta Besar memastikan bahwa seluruh WNI yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jaringan masyarakat Indonesia di masing-masing negara. Bahkan, Rencana Kontinjensi (Contingency Plan) telah diaktifkan sebagai langkah mitigasi jika eskalasi konflik terus meningkat.
Secara khusus, Miq Iqbal menitipkan warga NTB kepada para Dubes agar mendapatkan atensi dan perlindungan maksimal. Ia juga berbagi pengalaman saat dirinya menangani perlindungan WNI di wilayah konflik pada masa penugasannya terdahulu di Kemenlu. Diskusi tersebut menjadi penguat koordinasi agar perlindungan warga negara berjalan cepat dan terukur. Di sisi lain, Iqbal mengimbau keluarga di NTB untuk tetap tenang namun proaktif memastikan data anggota keluarganya sudah tercatat di KBRI atau KJRI terdekat. Jika belum terdaftar, keluarga diminta segera menghubungi hotline resmi perwakilan RI di masing-masing negara.
Gubernur memastikan bahwa pemantauan ini tidak akan berhenti pada tahap awal saja. Koordinasi berkala dengan pemerintah pusat dan perwakilan RI akan terus dilakukan guna merespons dinamika lapangan yang bisa berubah sewaktu-waktu. “Kami akan terus memantau secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” pungkasnya. (*)
