Jakarta, katada.id- Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid, menyoroti masih rendahnya capaian akses air minum layak di Kabupaten Sumbawa dan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi di Lombok Tengah.
Ia menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi antara pemenuhan layanan dasar dan penguatan kesiapsiagaan bencana di NTB.
Mirah sapaan akrabnya, mengaku prihatin atas capaian akses air minum di Kabupaten Sumbawa. Bagaimana tidak, pada 2025 baru mencapai 12,83 persen. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan langkah serius dan terencana dari pemerintah daerah melalui optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dukungan pembiayaan lainnya.
“Saya berharap capaian akses air minum layak di Sumbawa dapat meningkat hingga 40 persen pada 2029. Ini harus menjadi agenda prioritas bersama, karena air minum layak adalah hak dasar masyarakat dan fondasi bagi kesehatan, produktivitas, serta pengentasan kemiskinan,” tegas Mirah, Rabu (24/12).
Selain percepatan akses air minum, Mirah juga menekankan pentingnya integrasi pembangunan infrastruktur air dengan upaya mitigasi bencana, khususnya di wilayah yang rawan banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.
Ia menilai pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) harus berbasis peta risiko bencana agar infrastruktur yang dibangun lebih tahan dan berkelanjutan.
“Pembangunan air minum tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus terintegrasi dengan konservasi daerah tangkapan air, rehabilitasi lingkungan, serta penataan ruang yang konsisten, terutama di kawasan dataran tinggi dan wilayah rawan longsor,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mirah merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor antara Dinas PUPR, BPBD, OPD teknis, aparat keamanan, hingga pemerintah desa. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci agar penanganan air minum dan kebencanaan dapat berjalan secara terpadu.
“Partisipasi aktif masyarakat juga harus menjadi pilar utama, mulai dari pengelolaan air, menjaga kebersihan lingkungan, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana,” pungkasnya. (*)
