Lombok Utara, Katada.id– Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyuarakan kritik tajam terkait ketimpangan honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Para tenaga konselor dan Tagana dinilai menerima upah yang jauh dari kata layak dibandingkan beban kerja mereka yang bertaruh nyawa.
Hal ini diungkap Anggota Fraksi Gerindra KLU, Artadi, saat menerima audiensi para tenaga konselor di ruang Bapemperda DPRD KLU, Jumat (20/2/2026).
Artadi memaparkan kondisi memprihatinkan para konselor yang menjadi garda terdepan masalah sosial, seperti pernikahan dini hingga sengketa agama. Satu petugas harus menangani 2-3 desa, bahkan hingga ke pelosok dan mendampingi kasus ke kepolisian menggunakan biaya operasional pribadi.
“Sangat miris, mereka hanya menerima honor Rp 400 ribu per bulan yang dibayar per tiga bulan. Padahal, PPPK paruh waktu di OPD lain menerima Rp1 juta setiap bulan,” tegas politisi asal Tanjung ini.
Tak hanya konselor, kata Artadi, nasib petugas Tagana pun tak kalah menyedihkan dengan honor hanya Rp350 ribu per bulan. Padahal, Tagana merupakan tim yang paling depan terjun saat bencana alam terjadi.
“Petugas Tagana ini taruhan nyawa, contohnya saat evakuasi warga hanyut. Harusnya perhatian pemerintah setara,” tambah mantan Ketua DPRD KLU ini.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Artadi meminta para petugas segera bersurat secara resmi ke lembaga dewan. Surat ini akan menjadi dasar bagi DPRD KLU untuk memanggil pihak eksekutif guna merombak alokasi anggaran agar lebih adil sesuai regulasi yang berlaku.
“Kita akan duduk bareng dengan eksekutif. Tuntutan mereka logis dan harus menjadi pertimbangan serius dalam penganggaran ke depan,” pungkasnya.(Ham)
