Lombok Utara, Katada.id- Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, di Hotel Louis Kiene Resort di Pemenang, Rabu (28/2/2024).
Musrenbang ini mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Pelayanan Publik”. Dihadiri oleh Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus Kemendes PDTT RI Dr Dwi Rudi Hartoyo M Si, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R, ST M Eng, Anggota Forkopimda, Ketua TP PKK KLU Hj Galuh Nurdyah Djohan Sjamsu, Ketua GOW KLU Yunita Aprilina Danny Karter, Ketua Bhayangkari Cabang Lombok Utara Mira Didik Putra Kuncoro, para Staf Ahli, Asisten, para kepala OPD, Camat, Kepala Desa serta undangan lainnya.
“Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Pembangunan KLU masih menghadapi tantangan yang cukup berat,” ujar Djohan.
Tantang tersebut di antaranya, potensi pelambatan ekonomi, resiko inflasi, hingga perubahan iklim yang tidak menentu.Hal ini juga berpengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin di KLU pada tahun 2023.
Berdasarkan data dari BPS KLU, persentase penduduk miskin di Lombok Utara pada 2023 mengalami penurunan hanya sebesar 0,13 persen. Yakni menjadi 25,8 persen, dari sebelumnya pada 2022 sebesar 25,93 persen.
“Beberapa waktu lalu kita juga telah menerima rilis BPS tentang meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di KLU,” sambungnya.
Laju pertumbuhan ekonomi di KLU pada 2022 tumbuh positif sebesar 3,49 persen. Pada tahun itu, sektor yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor akomodasi dan makan minum atau aktivitas pariwisata. Pertumbuhannya mengalami peningkatan sebesar 34,87 persen.
“Kondisi keuangan daerah saat ini mengalami peningkatan sebagai akibat naiknya pendapatan asli daerah dan naiknya pendapatan transfer dari pemerintah pusat,” bebernya.
Lebih lanjut dijelaskan Djohan, mengacu pada RKP tahun 2025 dari Bappenas, maka arah pembangunan di KLU tahun 2025 berfokus pada sejumlah persoalan. Di antaranya, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan daya saing usaha, percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
“Hal ini sesuai dengan arah atau kebijakan pada RPJMD KLU tahun 2021-2026, maka tema RKPD tahun 2025 adalah mengenai peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan publik,” jelasnya.
“Pesan saya dalam Musrenbang kali ini agar seluruh pihak betul-betul mendahulukan program kegiatan yang memang menjadi prioritas untuk disepakati bersama sebagai rencana pembangunan daerah pada 2025 mendatang,” tandasnya.
Fungsional Perencanaan Madya Bappeda Provinsi NTB Sri Suparti menyampaikan, berdasarkan data BPS tahun 2024, indeks pembangunan manusia (IPM) di KLU mengalami peningkatan. Yakni dari 67,09 persen pada tahun 2022 menjadi 68,02 persen di tahun 2023.
Sedangkan jumlah tingkat pengangguran terbuka di KLU mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 jumlah PTP di KLU sebanyak 3,01 persen. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,75 persen, dan pada 2022 menjadi 0,38 persen.
“Tingkat kemiskinan ektrem tertinggi kabupaten/kota se NTB pada tahun 2022 KLU merupakan kabupaten tertinggi dengan jumlah sebanyak 11,97 persen,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda KLU Gatot Sugiartono mengatakan, tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD KLU tahun 2025, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif.
Dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaiaan permasalahan serta untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Musrembang RKPD ini dihadiri 300 orang peserta yang merupakan utusan kecamatan dan undangan. Dengan mengusung 548 usulan program kegiatan pembangunan dari 5 kecamatan dan pokok pikiran (Pokir) dari DPRD Lombok Utara,”bebernya.
Ditambahkannya, Musrenbang RKPD Tahun 2025 merupakan tahun ke 4 untuk periode RPJMD tahun 2021-2026. Dalam perjalanan sampai dengan tahun 2023, capaian indikator makro memiliki gap yang rendah.
“Dengan kata lain mendekati ketercapaian,” ucap Gatot.
Capaian indikator makro dengan gap yang relatif tinggi, yaitu tingkat kemiskinan dengan target pada akhir masa RPJMD 19,49 persen. Dengan capaian tahun 2023 baru sebesar 25,80 persen atau terdapat gap sebesar 6,31 persen, maka diperlukan kerja keras bersama untuk pencapaian targetnya.
“Hal ini menjadikan dasar untuk tema RKPD tahun 2025 yaitu “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Pelayanan Publik” akan dilakukan melalui intervensi sektor Pendidikan, Kesehatan, peningkatan pendapatan secara inklusif dan tentunya didukung oleh pelayanan publik yang prima,” pungkasnya. (Ham)