Bima, katada.id – Rencana megah pembangunan Jembatan Lewa Mori yang digadang-gadang menelan anggaran hingga triliunan rupiah kini menuai kritik pedas dari parlemen. Harwoto, S.H., Anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Partai Golkar, secara tegas menilai proyek ini tidak terlalu mendesak untuk kebutuhan vital masyarakat Kabupaten Bima.
Politisi yang mewakili Dapil VI (Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Dompu) itu menyarankan agar dana fantastis tersebut segera dialihkan. Bukan untuk proyek baru, melainkan untuk pembangunan dua jalur jalan utama yang menghubungkan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin hingga wilayah Kabupaten Dompu.
“Pemerintah perlu melihat prioritas. Jalan utama dari bandara ke kabupaten sudah padat, cukup dilebarkan dan diperbaiki. Itu jauh lebih bermanfaat dibanding membangun jembatan baru yang belum tentu menjadi kebutuhan mendesak,” ujar Harwoto saat ditemui sejumlah media, Kamis (30/10/2025).
Khawatirkan Nasib Pedagang Kecil
Kritik Harwoto bukan hanya soal skala prioritas infrastruktur. Ia menyoroti potensi dampak negatif proyek Lewa Mori terhadap sektor ekonomi kerakyatan di jalur lama. Menurutnya, memperlebar jalan yang sudah ada jauh lebih efisien dan memberikan dampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat kecil.
“Kalau pembangunan Jembatan Lewa Mori diteruskan, justru bisa berdampak pada usaha-usaha kecil di sepanjang jalan lama seperti penjual bandeng dan pedagang kaki lima yang berpotensi kehilangan pelanggan,” tegas Harwoto.
Menurutnya, kebijakan pembangunan seharusnya berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar proyek berskala besar yang hanya menguras anggaran daerah dan pusat.
Sebagai informasi, Jembatan Lewa Mori disebut-sebut akan menjadi penghubung kawasan barat dan timur Kabupaten Bima guna memperlancar arus transportasi. Namun, hingga kini, proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan dan belum ada persetujuan final terkait alokasi anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Harwoto berharap, pemerintah daerah dan pihak terkait segera melakukan kajian ulang secara komprehensif.
“Kita mendukung pembangunan, tapi harus sesuai skala prioritas dan kebutuhan masyarakat bawah,” tutupnya.
