Mataram, katada.id – Gubernur NTB Dr. H. Zulikieflimansyah, SE., M. Sc., menyambut baik rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur dan Sumbawa untuk pengembangan kawasan budidaya udang Vaname dan lobster terintegrasi (Shrimp Estate) di wilayah tersebut.
“Kesempatan ini jangan sampai terlewatkan dan disia-siakan,” kata Gubernur Doktor Zul, saat rapat koordinasi tindaklanjut program pembangunan Shrimp Estate di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Timur, yang dihadiri oleh Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Dr. TB Haeru Rahayu, Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi dan Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud H. Abdullah, Jumat (27/8) di ruang kerja Gubernur NTB.
Sehingga semua persyaratan harus sudah siap. Untuk persediaan lahan sesuai kebutuhan program tersebut, sebayak 1.000 Ha sudah ada di Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur. “Pada prinsipnya, lahannya sudah clear and clean, selanjutnya secara administrasi saja yang akan dilengkapi,” Tegas alumni UI ini.
Supaya pada saat pelaksanaan event MotoGP Maret 2022, Presiden Jokowi akan langsung bisa meninjau pelaksanaan pekerjaan pembanguna tersebut.
“Yang lebih utama membuka lapangan pekerjaan dan mensejahterakan pemilik lahan atau tambak, udang dan lobster, serta masyarakat,” Jelas Doktor Ekonomi Industri ini.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP, Dr. TB Haeru Rahayu, A. Pi., M. Sc mengapresiasi kesiapan Pemerintah Privinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa, dalam keseriusannya menyiapkan lahan menyambut program ini.
Dikatakannya, di Indonesia yang pertama kali penerapan program Kawasan Budidaya Udang Terintegrasi adalah Kebumen. “Harus jadi inspirasi bagi NTB, dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah kedepan kita bisa menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat pesisir,” katanya.
Untuk Kawasan di Sumbawa akan dibudidayakan udang Vaname, dengan hasil produktivitas dan kualitas yang tinggi. Sedangkan Lombok Timur, dikembangkan lobster dan kampung nelayan yang telah ada tetap dipertahankan.
Menurutya, Shrimp Estate merupakan skema budidaya udang berskala besar di mana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan. Program ini juga merupakan terobosan Kementerian KKP dalam pengembangan perikanan budidaya tujuannya meningkatkan ekspor, menambah devisa untuk daerah maupun negara dan kesejahteraan masyarakaat.
“Proses produksi didukung teknologi dan terintegrasi dengan pendekatan konsep hulu-hilirseperti pabrik pakan dan sebagianya, korporasi perikanan budidaya berbasis Kawasan,” Jelasnya.
Dijelaskan pula, bahwa kawasan tersebut akan tetap menjadi hak masyarakat pemilik tambak atau lahan, hanya pengelolaanya saja oleh pemerintah dengan skema pembagian hasil berdasarkan luas kepemilikan. Bahkan pemilik lahan dapat menjadi tenaga kerja.
Sementara itu Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi menyatakan kesiapan lahan dan dukungan masyarakat sudah siap. Bahkan masyarakat menyambut baik budidaya udang atau lobster terintegrasi.
Menurutnya, ada 2 lokasi yang telah disiapkan, yaitu di wilayah kawasan Telong Elong dan Teluk Ekas, dengan total lahan sekitar 1.000 Ha lebIh. “Lahan tersebut sedang kita tata, akhir 2021 akan selesai,” ucapnya.
Senada dengan Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud H. Abdullah mengaku bahwa lahan untuk pengembangan kawan tersebut sudah siap, dengan total lahan seluas 1.121 Ha. “Ada di tiga desa di wilayah Kecamatan Moyo Utara. Yakni Desa Penyaring, Desa Kukin, dan Desa Baru,” katanya.
Upaya pendekatan kepada masyarakat pemilik lahan sedang terus dilakukan, dengan memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. “Sehingga kedepan tidak ada persoalan,” tuturnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST.,M. Si mengatakan bahwa persiapan untuk mewujudkan shrimp estate ini, tahun 2021 ini adalah clearing lahan, sehingga Tahun 2022 adalah ground breaking dan 2023 atau 2024 sudah bisa beroperasi.
“Tahun 2021, lahan dan syarat administrasi serta proses lainnya sudah rampung. Tahun depan sudah ground breaking dan pak menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sudah sampaikan langsung ke pak gubernur Zul,” tutupnya.
Hadir juga dalam rakor tersebut, Staf Khusus Menteri KKP Victor G. Manoppo, Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan, Direktur Perbenihan, Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. (red)