Mataram, Katada.id – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima audiensi Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Budi Mardaya di ruang kerja Wakil Gubernur, Selasa (10/3). Pada kesempatan tersebut, Budi menyampaikan bahwa NTB masuk nominasi untuk Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya untuk tahun 2020. Di hadapan Wagub, Budi menyebut persyaratan apa saja yang diperlukan termasuk meminta komitmen dari pemerintah terkait kesetaraan gender di NTB.
Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sendiri merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
Mendengar hal tersebut, Wagub atau yang akrab disapa Umi Rohmi mengungkapkan jika kesetaraan gender di NTB sudah menipis bahkan mulai hilang. Hal itu dibuktikan dari banyaknya pimpinan OPD maupun penggerak organisasi banyak berasal dari kalangan perempuan.
“Program-program kita bahkan penggeraknya banyak yang perempuan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Umi Rohmi mengharapkan koordinasi serta kerjasama dari tiap OPD dan masyarakat NTB sehingga tidak ada lagi gap antara laki-laki dan perempuan. “NTB sudah sangat maju dari sisi gender,” sebutnya.
Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Budi Mardaya optimis NTB mampu meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020. Setelah mendengar penjelasan Wagub, menurutnya NTB mempunyai contoh nyata dari seorang pemimpin perempuan.
“NTB ada progres yang bagus, sehingga itu bisa menggerakkan gender yang lain,” kata Budi.
Terakhir, ia meminta pemerintah NTB untuk segera melengkapi persyaratan yang diperlukan diantaranya, PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) yang memang perlu dilaksanakan oleh para perencana SKPD sebagai wujud komitmen para pengambil keputusan. “Jadi semua dokumen perencanaan harus responsif gender,” pungkasnya.
Turut pula mendampingi Wagub, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Andi Pramaria. (rif)