Bima, katada.id – Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima FA diduga terlibat politik praktis dalam Pilkada NTB dan Pilkada Kabupaten Bima 2024.
Indikasi itu terungkap dari pesan WhatsApp yang ditujukan kepada sejumlah Kepala Sekolah Dasar dan SMP untuk menghadiri undangan “agenda besar” di SMPN 1 Soromandi, Minggu (28/9). Dalam pesan WhatsApp itu, FA menyampaikan terdapat kekurangan dana yang besar.
Ia meminta kepala sekolah agar “sawer” masing-masing uang Rp 300 ribu yang nanti akan diberikan kepada relawan Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) dan calon Bupati (Cabup) dan Wakil Bupati Bima Muhammad Putera Ferryandi-Rostiati (Yandi-Ros).
“Estimasi tambahan arisan Rp 300.000, mohon bawa besok (hari ini). Pak kepala aina kalosa di camat ita doho, mbei aja relawan Kananta Arman doho ede (Pak Kepala Sekolah jangan kasih tahu camat, kasih saja relawan Kananta Arman itu, red). Ede eli la Aidin Nusantara wali de arie (Itu pesan Aidin Nusantara adinda),” bunyi pesan singkat WhatsApp FA menggunakan Bahasa Bima kepada salah satu kepala sekolah.
“Na waras de guru mbei langsung pu p syam kasek SMP 1 atau ke la mawar saja, nais kaum mbei re. (Kalau ada langsung serahkan ke Pak Syam Kepala Sekolah SMP 1 atau ke Mawar saja, besok disuruh kasih, red),” sambung FA.
Arisan uang dari kepala sekolah untuk pemenangan Iqbal-Dinda dan Yandi-Ros diduga berasal dari permintaan Aidin Nusantara, yang diketahui salah seorang dosen di perguruan tinggi swasta di Dompu. Aidin merupakan relawan Iqbal-Dinda dan Yandi-Ros.
Dalam pesan WhatsApp itu, FA menyertakan dokumen Relawan yang telah disepakati melalui rapat pada 21 September di salah satu kafe di Kota Bima.
Dalam dokumen itu tercantum tiga poin, Pertama, tidak ada ASN dalam struktur Tim pemenangan Iqbal-Dinda dan Yandi-Ros di Soromandi.
Kedua, ASN dimasing-masing Desa di Soromandi menjadi penasehat dan penanggungjawab pendanaan.
Ketiga keputusan rapat dilakukan untuk menjaga situasi dan kondisi di kecamatan Soromandi.
Keputusan itu dibuat relawan dan Partai Golkar di Soromandi. Relawan itu terdiri dari anggota DPRD Bima dari Partai Golkar Ramdin sebagai tim koalisi partai, Aidin Nusantara sebagai Ketua Pro Dinda (Prodi) dan Baharudin sebagai Penasihat Prodi.
Sementara, Kepala Dinas Dikbudpora Bima Zunaidin yang dikonfirmasi katada.id mempertanyakan bukti adanya permintaan uang tersebut. “Ada bukti, biar saya tidak salah nanti,” tanya Zunaidin, Minggu (29/9).
Kendati demikian, ia akan memanggil oknum korwil itu dalam waktu dekat. “Saya akan klarifikasi dulu, saya akan panggil Senin ini,” tandasnya. Sementara, Korwil Dikbudpora Bima Kecamatan Soromandi FA masih dalam upaya konfirmasi.
Dikecam Publik
Salah seorang aktivis Kur’an Kritiz mengecam penggunaan ASN untuk kepentingan Iqbal-Dinda dan Yandi-Ros di Kabupaten Bima. Ia menilai hal itu tidak sejalan dengan penyampaian Bupati Bima Dhamayanti Putri sebagai Bupati Bima. Menurutnya, kata-kata bupati di media massa dengan realitas di masyarakat bertentangan.
“Katanya bupati serukan ASN menjaga netralitas dan profesionalitas. Tapi terlihat di masyarakat ASN bahkan diminta kumpulkan uang untuk biaya politik relawan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, jika anak kandung Bupati Yandi tak maju pilkada Bima dan Bupati sendiri tak maju sebagai calon wakil gubernur, tentu tak ada upaya menggerakkan ASN.
“Kini ASN diduga kuat diminta kumpulkan duit untuk biaya politik ibu dan anak. Sungguh memalukan,” sentilnya.
Ia mendesak Bawaslu Kabupaten Bima dan Bawaslu NTB menyelidiki penggunaan ASN Pemkab Bima untuk kepentingan politik Iqbal-Dinda dan Yandi-Ros.
“Jika mereka yang punya kewenangan masih punya moral dan integritas, kasus itu harus diselidiki,” pungkasnya.
Sementara, Komisioner Bawaslu Bima Taufiqurrahman yang dikonfirmasi katada.id belum merespon. Dihubungi via pesan WhatsApp, Taufiqurrahman belum menjawab. Begitu juga saat ditelepon melalui WhatsApp. (rl/din)
