OPD Boros Anggaran, Pembayaran Honor Bupati dan Wabup KSB Rp630 Juta Diduga Salahi Aturan

0
Bupati Sumbawa Barat, H.W. Musyafirin dan Wabup Fud Syaifuddin. (Foto: kobarksb.com)

Sumbawa Barat, katada.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan pemborosan anggaran di empat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2021.

Salah satu item pembayaran diduga menyalahi aturan adalah honorarium Bupati KSB H.W. Musyafirin dan Wakil Bupati (Wabup) Fud Syaifuddin. Pemborosan anggaran untuk honor kepala daerah tersebut mencapai Rp630 juta.

Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KSB tahun 2021, pembayaran honor bupati dan wabup di luar yang ditetapkan oleh standar
harga satuan regional. Atau tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Hasil pemeriksaan secara uji petik BPK terhadap pertanggungjawaban honorarium,
diketahui terdapat empat OPD yang membayarkan honorarium kegiatan di luar
yang ditetapkan  standar harga satuan regional senilai Rp696 juta. Dengan rincian, Rp630 juta untuk honor bupati dan wabup, serta honor pejabat lain Rp66 juta.

“Pembayaran (honor bupati dan wabup, red) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah,” tulis BPK dikutip dari salinan LHP LKPD KSB tahun 2021.

Honor bupati dan wabup yang dinilai boros anggaran ditemukan di Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Di BPAD bupati menerima honorarium sebagai pemegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan daerah Rp25 juta per bulan. Total honor yang ia terima selama 12 bulan sebesar Rp300 juta. Sedangkan, wabup menerima honor Rp20 juta per bulan. Selama 12 bulan Fud Syaifuddin menerima honor Rp240 juta.

Selain itu, bupati mendapat honor sebagai pembina tim kendali mutu di BPAD Rp1,5 juta per bulan. Total selama 12 bulan sebesar Rp18 juta. Sedangkan wabup sebagai pengarah tim menerima honor per bulan  Rp1 juta dengan total selama 12 bulan sebesar Rp12 juta.

Sementara di Bappeda, bupati sebagai pembina tim percepatan, pencegahan dan penurunan stunting menerima honor Rp1,5 juta per bulan. Selama 12 bulan ia mendapat honor Rp18 juta. Wabup sebagai pengarah tim mendapatkan honor Rp1 juta per bulan. Selama 12 bulan honor yang diterimanya Rp12 juta.

Bupati dan wabup menerima honor lain di Bappeda. Bupati mendapat honor sebagai pembina tim penanggulangan kemiskinan daerah  Rp1,5 juta per bulan dengan total selama 12 bulan Rp18 juta. Sementara wabup sebagai pengarah tim Rp1 juta per bulan dan selama 12 bulan totalnya Rp12 juta.

Bupati KSB, H.W. Musyafirin dikonfirmasi katada.id membantah ada pemborosan anggaran. “Tidak ada temuan seperti itu. Sebaiknya konfirmasi ke BPK saja. Sehat selalu,” bantahnya dihubungi katada.id via pesan singkat WhatsApp, beberapa hari lalu.

Setelah dikirimkan temuan BPK, bupati akhirnya menjelaskan jika rekomendasi lembaga auditor tersebut sudah ditindaklanjuti.  Orang nomor satu di Sumbawa Barat ini mengatakan, dalam rekomendasinya BPK hanya meminta Bupati Sumbawa Barat agar memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA).

Selain itu, untuk harga satuan barang yang tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020, Bupati diminta menetapkan standar harga satuan Sumbawa Barat dan belaku untuk semua OPD dalam penyusunan RKA. Sehingga masing- masing OPD tidak menyusun RKA dengan standar harga yang berbeda-beda
untuk item barang yang sama.

“Yang ditindaklanjuti oleh Pemda adalah rekomendasi BPK atas LKPD Pemda. Dan itu sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan berlaku,” tegasnya sembari mengirim capture halaman berisi rekomendasi BPK.

Sementara, Wabup KSB, Fud Syaifuddin semula tidak mengetahui adanya temuan pembayaran honor yang dinilai boros anggaran dan tidak sesuai standar regional tersebut. “saya belum tahu itu ada temuan,” ujarnya menjawab konfirmasi katada.id via pesan singkat WhatsApp.

Setelah dikirim LHP BPK yang memuat isi temuan, ia mengaku hal tersebut hanya kesalahan administrasi saja. ”Oh perbaikan. Terima kasih informasinya,” ketusnya. (ain)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here