Bima, katada.id- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Bima, mengajukan 22 catatan kritis atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bima Tahun 2024. Diantaranya realisasi PAD yang melenceng dari target dan evaluasi total sejumlah OPD bermasalah.
Pandangan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bima, Masa Sidang II 2025, Jumat (11/7). Dokumen setebal 15 halaman itu memuat masukan kritis, saran konstruktif, dan pertanyaan substantif anggota DPRD dari PPP.
Realisasi PAD Hanya 62 Persen
Fraksi PPP DPRD Bima prihatin atas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bima, 2024. Bagaimana tidak PAD ditargetkan Rp 269 miliar namun hanya terealisasi Rp. 169 miliar atau sekitar 62 persen.
“Ini artinya ada sekitar Rp 100 miliar PAD, tidak tercapai sesuai target. Tentu Bupati dan Wakilnya sudah memiliki data realisasi PAD setiap OPD,” ungkap Fraksi PPP.
PPP menjelaskan bahwa minimnya realisasi PAD itu karena kinerja OPD yang tak maksimal. Mereka mencontohkan, realiasi PAD Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga 33.33 persen. Dinas PUPR 32 persen, Dinas perhubungan 8,50 persen. Dinas Kelautan dan Perikanan 34,18 persen, dan Dinas Pariwisata 13,17 persen.
“Kami meminta penjelasan resmi dari Pemerintah Daerah kenapa realiasi PAD di OPD tersebut minim. Termasuk penjelasan resmi PAD yang terealisasi 62 persen,” tegasnya.
Menurut Partai dengan raihan 6 kursi di Parlemen Bima itu hal-hal itu harus jadi catatan serius Adi-Irfan kedepan. Terutama dalam melakukan evaluasi dan koreksi kinerja pimpinan OPD.
“PAD harus menjadi parameter utama kinerja OPD. Yang tidak mampu mencapai target harus dievaluasi bahkan dicopot. Pemerintahan tidka bisa dijalankan oleh mereka yang gagal menjalankan mandat fiskalnya,” tegasnya.
Evaluasi Total Dikbudpora, BKD dan Dinas Kesehatan
Selanjutnya Fraksi PPP mengharapkan Adi-Irfan (Bupati dan Wabup Bima) melakukan evaluasi total kinerja dan penempatan para pejabat disetiap OPD.
“Namun ada sejumlah OPD yang secara khusus kami atensi dan menjadi prioritas untuk dievaluasi,” katanya.
OPD tersebut adalah Dikbudpora, BKD dan Dinas Kesehatan.
“Menurut pengamatan kami OPD tersebut lemah dalam fungsi tata kelola, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi. OPD tersebut terindikasi melakukan sejumlah pelanggaran,” pungkasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data yang dihimpun media ini, untuk Dikbudpora saja “akrab” dengan temuan BPK di setiap tahun.
Terkini Kadis Dikbudpora diduga diperiksa Kejati NTB dalam kasus dugaan korupsi GOR Panda. Sebelumnya ia diperiksa Polda NTB dalam kasus PPPK Bima 2024. (*)
