Lombok Utara, Katada.id- Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter FR menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024, dalam rapat paripurna diruang sidang DPRD KLU, Jumat (28/7/2023).
Sidang paripurna ini dipimpin Ketua DPRD KLU Artadi, dan Wakil Ketua I DPRD KLU H Burhan M Nur. Turut hadir, 19 anggota DPRD KLU, Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, perwakilan Forkopimda KLU, Asisten Setda, dan lainnya.
Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu menyampaikan, pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Yakni melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
“Penyusunan KUA PPAS tahun anggaran 2024 mempedomani hasil capaian pembangunan daerah pada tahun ini dan tahun sebelumnya,” ujar Politisi PKB ini.
Dikatakannya, salah satu isu strategis keberhasilan kinerja ekonomi yang diperoleh, tidak terlepas dari solidnya kerja sama antara pemerintah dan seluruh stakeholders. Momentum ini perlu dijaga dan ditingkatkan bersama sehingga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi.
” Adapun kebijakan pemerintah menghadapi perekonomian kedepan adalah kebijakan fiskal moneter yang tepat, UU pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan Perpu cipta kerja,” jelasnya.
Pemda KLU juga berkomitmen melakukan transformasi ekonomi. Di antaranya melalui peningkatan hilirisasi industri, hingga peningkatan pakasitas SDM.
Pemerintah juga memandang rentan angka pertumbuhan ekonomi pada 2024 di angka 5,1 persen sampai 5,7 persen. Hal tersebut mencerminkan optimisme arah pemulihan ekonomi dan juga potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi dari reformasi struktural.
“Pemerintah akan meneruskan program pro-poor dan pro-employment untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dan pengangguran,” tuturnya.
Lebih lanjut, kebijakan pemerintah diarahkan untuk penguatan kualitas belanja. Sehingga menghasilkan output atau outcome yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter FR menambahkan, tujuan disusunnya KUA-PPAS yakni sebagai dasar untuk sinkronisasi terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah, serta pedoman dalam penyusunan RAPBD KLU 2024.
Dengan KUA-PPAS, secara umum pendapatan APBD 2024 diproyeksi sebesar Rp 962,84 miliar lebih. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 179,07 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp 779,91 miliar, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 3,85 miliar.
Sementara untuk belanja daerah diproyeksi mencapai Rp 956,19 miliar lebih. Terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 714,94 miliar, belanja modal sebesar Rp 122,49 miliar, belanja tidak terduga Rp 3,12 miliar dan belanja transfer mencapai Rp 116,62 miliar.
“Saat ini pemerintah menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 6,65 miliar,” katanya.
“Terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi yang telah kita lakukan selama ini, baik eksekutif dan legislatif, semoga terus berjalan lebih baik dan solid dalam kegiatan berikutnya,” pungkas Politisi Gerindra ini.(Ham)