Lombok Utara, Katada.id- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mensosialisasikan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko bagi puluhan UMKM KLU, di Hotel Mina, Kamis (10/11). Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah KLU memfasilitasi digitalisasi UMKM KLU melalui e-catalog.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTKPMPTSP) KLU Denda Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan, pihaknya memfasilitasi pelaku UMKM agar mampu mandiri. Mereka dipertemukan dengan pelaku pariwisata maupun pengusaha.
“Dengan harapan mereka bisa berjualan ke level lebih tinggi lagi,” ujarnya.
Dikatakannya, dari pertemuan tersebut sejumlah UMKM telah bekerjasama dengan sejumlah pengusaha hotel. Dari kerjasama ini pemerintah daerah mendorong UMKM agar bisa mengikuti perkembangan zaman yang kini serba digitalisasi. “Agar teman teman UMKM ini tahu bahwa sudah ada jualan lewat e-catalog,” sambungnya.
Dewi melanjutkan, dalam memfasilitasi digitalisasi melalui e-catalog ini pihaknya tidak sendiri. Namun berkolaborasi dengan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda KLU dan Diskoperindag UMKM.
“Jadi dalam berkegiatan harus saling bergandengan,” katanya.
Pihaknya memfasilitasi pelaku UMKM KLU untuk proses perizinannya berupa pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan Diskoperindag dan PBJ menghubungkan mereka dengan pembeli.
“Memfasilitasi itu bukan hanya berbicara anggaran saja, tapi bagaimana mereka bisa terkoneksi dengan buyer,” tandasnya.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda KLU Hasto Wahjono mengatakan, pemerintah daerah ingin membantu UMKM. Produk yang dihasilkan UMKM bisa dipasarkan dan dibeli, termasuk oleh OPD di KLU.
“Sementara ini kita punya e-catalog lokal, jadi di e-catalog lokal inilah produk produk jualan para UMKM ini bisa dimasukan untuk dijual,” jelasnya.
Dibeberkan Hasto, perkembangan e-catalog ini sangat bagus. Hingga saat ini, perputaran uang yang terjadi telah mencapai Rp 2 miliar lebih. Sebab itu digelar bimbingan teknis (bimtek) bersama Diskoperindag dan DTKPMPTSP terkait e-catalog ini.
“Kami mendatangkan UMKM, mereka diajarkan praktek bagaimana masukan produknya di e-catalog lokal ini,” sambungnya.
Lebih lanjut, produk UMKM yang telah masuk e-catalog baru mencapai 400 produk dan 20 UMKM. Jumlah ini masih sedikit dibandingkan dengan jumlah UMKM yang tercatat lebih dari 100 usaha. Hal ini diduga lantaran banyak UMKM yang belum mengetahui adanya e-catalog.
“Ini yang kita dorong terus agar bisa banyak,” katanya.
Menurutnya, e-catalog ini menampung semua jenis produk UMKM. Seperti kelapa, kopi, makanan lokal, beras, hingga aneka kerajinan. Hal ini membantu memudahkan dan mengefisienkan waktu buyer membeli barang yang diinginkan.
” E-catalog ini resikonya kecil dibandingkan kita belanja langsung,” klaimnya.
Berbicara soal pasar digital ini, Hasto mengaku regulasinya sudah ada langsung dari LKPP. Saat ini pemerintah daerah tinggal memaksimalkan dan mengembangkannya saja. Namun dalam penjualan tetap mengacu pada standar harga yang ada.
“Intinya ini tidak akan merugikan para pelaku UMKM. Proses jual belinya tinggal lewat online saja,” pungkasnya. (ham)