Bima, katada.id – Pemerintah Kabupaten Bima memastikan perbaikan ruas jalan Kalodu–Langgudu. Tahap awal digelontorkan Rp1 miliar dan dijadwalkan mulai dikerjakan Januari 2026 mendatang.
Kepastian itu disampaikan Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, saat melakukan tatap muka dengan Pemerintah Desa Kalodu, alim ulama, tokoh masyarakat, pemuda, dan warga setempat di depan Kantor Desa Kalodu, Kecamatan Langgudu, Rabu (18/12).
“Desa Kalodu merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bima yang berhak mendapatkan fasilitas dasar yang layak seperti masyarakat lainnya,” tegas Wakil Bupati di hadapan warga.
Ia menjelaskan, rencana perbaikan jalan tersebut telah diawali dengan survei dan perhitungan teknis oleh tim yang ditugaskan pemerintah daerah. Total kebutuhan anggaran untuk penanganan ruas jalan Kalodu–Langgudu mencapai Rp3 miliar.
“Karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, pada tahap awal baru bisa dialokasikan Rp1 miliar. Tahap berikutnya akan dilakukan penambahan anggaran agar seluruh ruas jalan dapat ditangani secara tuntas,” jelasnya.
Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Kalodu menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat, di antaranya kondisi jalan desa yang rusak serta keterbatasan jaringan telekomunikasi yang berdampak pada layanan pendidikan dan pelayanan publik.
Kepala Desa Kalodu berharap perbaikan jalan dapat segera direalisasikan mengingat infrastruktur jalan sangat vital untuk menunjang aktivitas dan perekonomian warga.
Kegiatan dialog ditutup dengan penyerahan secara simbolis 50 unit septic tank ramah lingkungan berkapasitas 1.000 liter kepada masyarakat. Selain itu, Wakil Bupati juga menyerahkan kostum Selasa Menyapa kepada Sri Mulyati, guru SDN Kalodu, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdiannya di bidang pendidikan.
Sebagai informasi, Wakil Bupati dalam kegiatan itu didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Fathullah, S.Pd, Kadis PUPR Suwandi, ST., MT, Kepala Bappenda Ruslan, S.Sos, Plt Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan H. Zainal Arifin, ST., MT, Plt Camat Langgudu Herman, S.Sos, unsur Muspika, serta para kepala desa setempat. (*)
