Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem di 106 desa di wilayahnya menjadi nol persen pada tahun 2029.
Target ini akan tercapai melalui program unggulan Desa Berdaya, yang mengutamakan kolaborasi lintas sektor dan pemetaan masalah yang spesifik di setiap desa untuk memastikan penanganan yang lebih tepat sasaran.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia (RI) di ruang kerjanya, Selasa (12/8).
Gubernur NTB menyebutkan bahwa saat ini terdapat 106 desa di NTB yang masih tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem. Desa-desa ini akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program Desa Berdaya.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov NTB telah membentuk Tim Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang bekerja selaras dengan komitmen pemerintah pusat, khususnya Presiden RI.
“Tim percepatan ini akan bertugas untuk memastikan bahwa semua program yang dilaksanakan diarahkan untuk mengurangi kemiskinan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nanti akan melakukan cascading atau penyesuaian program agar fokusnya tetap pada pengentasan kemiskinan,” jelas Gubernur Iqbal.
Untuk mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemprov NTB akan memberikan alokasi dana sebesar Rp300 juta hingga Rp500 juta per desa.
Dana ini akan digunakan untuk mendukung program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat desa.
“Desa Berdaya ini lebih dari sekedar program, ini adalah kolaborasi yang melibatkan semua pihak. Pemprov NTB hanya berperan sebagai orkestrator, yang menyiapkan segala dukungan yang dibutuhkan. Kami tidak takut disebut daerah miskin, yang penting lima tahun lagi tidak ada lagi yang miskin di sini,” tegasnya.
Potensi Desa Berdaya sebagai Model Pembangunan Ekonomi
Dr. Novrizal Tahar, Deputi BP Taskin RI, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemprov NTB yang dinilai sejalan dengan rencana induk pengentasan kemiskinan nasional.
Ia juga menilai bahwa Desa Berdaya berpotensi menjadi model pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.
“Kami harapkan Desa Berdaya ini bisa menjadi semi-closed loop, membentuk rantai pasok dan ekosistem baru di desa. Dengan begitu, percepatan gradasi kemiskinan dapat terwujud dengan lebih efektif,” ujar Novrizal. (*)
