Mataram, katada.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin, S.IP., M.IP., memimpin langsung kunjungan kerja (kunker) Panitia Khusus (Pansus) Aset dan Pendapatan DPRD Kabupaten Bima ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat.
Rombongan Pansus tersebut diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat beserta jajaran di kantor BPK NTB, Mataram. Kunjungan ini difokuskan pada penguatan fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam pertemuan tersebut, Pansus Aset dan Pendapatan melakukan konsultasi mendalam terkait mekanisme pemeriksaan BPK, tindak lanjut rekomendasi hasil audit, hingga strategi peningkatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Muhammad Erwin menegaskan, kunjungan kerja ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh pengelolaan aset dan pendapatan daerah berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
“Kunker ini penting agar Pansus memperoleh masukan teknis dan arahan dari BPK, sehingga rekomendasi yang kami rumuskan benar-benar komprehensif dan tepat sasaran dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan lembaga pemeriksa keuangan negara dalam mengawal akuntabilitas anggaran daerah.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan NTB menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan komitmen BPK untuk terus memberikan pendampingan sesuai kewenangan yang dimiliki, guna mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui kunker ini, DPRD Kabupaten Bima berharap pengelolaan aset dan pendapatan daerah ke depan semakin tertib, transparan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
